TUBAN, Tugujatim.id – Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein, masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait dispensasi larangan mudik bagi santri yang diusulkan oleh Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin beberapa hari yang lalu.
“Pemkab Tuban menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan provinsi. Sampai saat ini, Pemkab Tuban belum mengeluarkan ijin dispensasi mudik lebaran kepada siapapun,” ujar Noor Nahar Husein.
Menurutnya, jika hanya diberikan dispensasi terhadap kelompok tertentu saja, maka dikhawatirkan akan mendorong banyak pihak ingin mendapatkan perlakuan yang sama.
“Harus hati-hati memberikan dispensasi,” ungkapnya.
Penyekatan dan Pengamanan Ketat di Kabupaten Tuban
Sampai saat ini, penyekatan di pos pemantau di perbatasan wilayah Jawa Timur- Jawa Tengah bagi pemudik yang mengambil start lebih dulu masih dilakukan. Hal tersebut Sebagai tindak lanjut baik dari kebijakan larangan Mudik Lebaran Idul Fitri maupun adendum surat edaran mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik.
“Letak Kabupaten Tuban yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah perlu mendapat perhatian ekstra. Karenanya, akan dilakukan penyekatan di sejumlah titik, di antaranya di Kecamatan Bancar dan Jatirogo,” ungkapnya.
Noor Nahar menegaskan, penyekatan dilakukan secara ketat dan menyasar semua pengguna jalan. Pengecualian penyekatan diberlakukan hanya untuk keperluan tertentu dan memenuhi persyaratan, seperti kerabat meninggal dunia, melahirkan, berobat, dan tugas kedinasan. Meski demikian, tetap harus membawa bukti berupa hasil pemeriksaan rapid test antigen dan PCR.
“Di luar keperluan tersebut, maka akan ditolak,” sambungnya.
Wabup Tuban Minta Personel agar Tidak Arogan
Wabup berpesan kepada personel agar mengedepankan sikap humanis, tidak arogan, dan professional. Jika terdapat warga yang nekat mudik dan terkonfirmasi positif Covid-19 akan langsung dikarantina.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan memberikan izin dispensasi bagi para santri. Dikutip akun instagram resmi miliknya @khofifah.ip dalam postingannya menuliskan Dispensasi yang dimaksud karena para santri sudah tidak lagi memiliki kegiatan di pesantren lantaran memasuki masa libur Lebaran Idul Fitri.
Pun demikian bagi pekerja migran yang telah habis masa kontraknya, sehingga mau tidak mau mereka harus kembali ke Tanah Air jika tidak status mereka akan menjadi pekerja migran ilegal
Pemprov Jatim tidak ingin para pekerja migran ini terlantar, sehingga menimbulkan persoalan baru. Begitu pula santri yang sudah saatnya kembali karena libur idul fitri. Jadi mereka tidak masuk dalam kategori mudik.
“Karena masih dalam situasi pandemi, baik santri maupun pekerja Migran harus melewati rangkaian proses pemeriksaan tes Covid-19 secara ketat,” tulis Khofifah dalam postingannya.
