JEMBER, Tugujatim.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Ahmad Halim membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam waktu dekat terkait nasib ribuan tenaga kerja honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terancam dirumahkan. Pembentukan Pansus itu dilakukan untuk mengentaskan persoalan yang menyangkut nasib ribuan tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.
Ahmad Halim menjelaskan, pihaknya telah menerima sejumlah usulan dari beberapa fraksi sejak tanggal 3 Februari 2025 lalu. Mulai dari Fraksi Partai Golkar-Amanah, NasDem, hingga Gerindra mendesak untuk pembentukan Pansus.
“Sudah ada beberapa fraksi yang mengusulkan, seperti Fraksi Golkar-Amanah dan NasDem, hingga hari ini ada tambahan dari Fraksi PKS, Gerindra, dan PKB,” ujar Ahmad Halim saat dikonfirmasi pada Rabu (5/2/2025).
Ia mengaku, dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu Badan Musyawarah (Banmus) sebelum diparipurnakan.
“Kami akan rapat pimpinan, lalu dibahas di Banmus untuk diusulkan dalam rapat paripurna terkait keputusan pansus, yang mana tujuannya untuk mencari solusi atas permasalahan tenaga honorer, ASN, dan non-ASN di Jember,” terang politisi Partai Gerindra tersebut.
Lanjut Ahmad Halim, pansus akan berfokus pada akar persoalan tentang ketidakpastian status ribuan tenaga kerja non-ASN, yang berujung diberhentikan atau dirumahkan.
BACA JUGA: Ribuan Pegawai Non-ASN Jadi Bom Waktu Pemerintahan Baru, Fraksi NasDem DPRD Jember Usul Pembentukan Pansus
Meski hal serupa terjadi di berbagai daerah, diharapkan melalui Pansus dapat memberikan rekomendasi berdasarkan aduan yang ada.
“Kami menerima informasi bahwa sekitar 300 pegawai di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan 30 pegawai Dishub sudah dirumahkan dan ini menyangkut hajat hidup banyak orang, sehingga harus segera kami realisasikan agar pansus bisa segera bekerja,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
