JEMBER, Tugujatim.id – DPRD Kabupaten Jember tengah merestrukturisasi pola kemitraan antara komisi legislatif dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Pembenahan ini dipicu adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang akan diterapkan pada 2026.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menerangkan bahwa penyesuaian relasi kelembagaan ini dikaji melalui Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) yang diteken melalui sidang paripurna pada Senin (13/10/2025).
“Tim perumus akan mengharmonisasikan aturan main dewan dengan formasi kelembagaan terbaru, mengingat telah terjadi pengurangan dan penggabungan sejumlah instansi daerah,” papar Halim.
Baca Juga: Dispendukcapil Jember Pindah Layanan selama Renovasi hingga Akhir 2025, Ini Lokasi Pelayanan Terbaru
Dia menjelaskan, jumlah OPD beserta pejabat eselon di Jember kini menyusut hingga tersisa kurang lebih 36. Realitas ini mengharuskan redistribusi mitra kerja setiap komisi supaya merata dan tidak timpang.
“Tanpa penataan kembali, beberapa komisi akan kekurangan pasangan kerja, sementara yang lain justru kewalahan menangani terlalu banyak instansi,” tuturnya.
Sebagai ilustrasi, dia menyebut dinas cipta karya yang sebelumnya bermitra dengan Komisi A kini dilebur dengan dinas PU bina marga yang tadinya berada di bawah koordinasi Komisi C.
“Tim khusus nantinya yang memutuskan instansi hasil fusi ini akan masuk ke wilayah kerja komisi mana,” jelasnya.
Transformasi Berdampak pada Kinerja Komisi-Komisi
Konsolidasi serupa juga menimpa dinas sosial yang menyatu dengan dinas kesehatan, begitu pula dinas pariwisata yang kini bergabung dengan urusan kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan. Bahkan, dinas ketenagakerjaan mendapat penambahan tanggung jawab di sektor industri.
“Seluruh transformasi tersebut secara otomatis berdampak pada mekanisme kerja komisi-komisi, karenanya perlu diadaptasi dalam regulasi internal yang baru,” imbuh Halim.
Target penyelesaian penataan ini ditetapkan sebelum pembahasan rancangan belanja daerah 2026 tuntas, sebab diskusi anggaran tersebut wajib berpedoman pada formasi organisasi yang telah diperbarui.
“Jadwalnya Senin pekan depan kami gelar sidang pleno untuk pengantar RAPBD 2026, jadi proses penyusunan ulang ini mesti berlangsung bersamaan,” tutup anggota dewan dari Gerindra tersebut.
Sidang pleno itu juga membahas dua pokok bahasan tambahan, yakni pengumuman pergantian anggota Panitia Anggaran dari Fraksi PDIP dimana Wahyu Prayudi Nugroho mengambil alih posisi Indri Naida, serta pembahasan hasil masa penyerapan aspirasi periode sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
