JEMBER, Tugujatim.id — Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Jember dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Jember atas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akhirnya digelar pada Senin (22/6/2026).
Rapat yang sempat mengalami keterlambatan akibat adanya aksi demonstrasi di lingkungan Gedung DPRD Jember tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Jember Fuad Akhsan. Setelah memastikan jumlah anggota yang hadir memenuhi kuorum, rapat resmi dimulai pada pukul 12.55 WIB.
“Karena peserta rapat paripurna sudah kuorum, maka rapat paripurna secara resmi dimulai pukul 12.55 WIB,” ujar Fuad saat membuka sidang.
Baca Juga: Ratusan Massa Kali Ketiga Kembali Datangi DPRD Jember, Minta Program MBG Tetap Lanjut
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD Jember menyampaikan pandangan umum terhadap enam raperda yang sebelumnya diajukan Pemerintah Kabupaten Jember.
Enam rancangan regulasi itu meliputi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025, perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, Perumda Tirta Pandalungan, serta Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.
Seluruh fraksi DPRD Jember menyatakan dukungan agar keenam raperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.
DPRD Dukung Penguatan PAD dan Program Ekonomi Masyarakat
Bupati Jember Muhammad Fawait mengapresiasi terhadap pandangan yang diberikan oleh seluruh fraksi DPRD. Menurut dia, masukan dari legislatif sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tengah dijalankan Pemkab Jember.
“Pandangan fraksi-fraksi sangat bagus ya, terutama dalam optimalisasi pajak, dimana antara eksekutif dan legislatif memiliki komitmen yang sama, yakni tidak menaikkan pajak, namun memberikan hasil yang optimal,” kata Fawait usai rapat paripurna.
Dia menjelaskan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak dilakukan melalui pembebanan kepada masyarakat, melainkan melalui perbaikan tata kelola, inovasi, serta optimalisasi potensi yang ada.
Menurut dia, Kabupaten Jember berhasil mencatat peningkatan PAD tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi daerah.
“Saat ini Kabupaten Jember menjadi satu-satunya daerah atau kabupaten di Jawa Timur yang PAD-nya naik namun tidak menaikkan pajak sama sekali,” ungkapnya.
Selain sektor pendapatan, Bupati juga menyoroti dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia menyebut rencana pembangunan kawasan kuliner atau street food di Jalan Kartini menjadi salah satu langkah untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
“Tadi mengenai keberpihakan UMKM, fraksi-fraksi juga sejalan, terutama dengan hadirnya street food yang akan menjadi ikon bangkitnya UMKM dan PKL di Kabupaten Jember,” jelasnya.
Pemkab Jember juga berencana memberikan dukungan permodalan bagi UMKM dan pedagang kaki lima melalui skema pinjaman dengan bunga rendah pada 2027 mendatang.
“Insyaa Allah di tahun 2027 nanti, kami akan memberikan pinjaman bunga kepada para UMKM dan PKL untuk modal usaha,” ujar Fawait.
Dia berharap kebijakan tersebut mampu membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Selain itu, pembahasan raperda cadangan pangan daerah juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Demonstrasi soal MBG Sempat Hambat Jalannya Paripurna
Sebelum rapat dimulai, Gedung DPRD Jember terlebih dahulu dipadati aksi demonstrasi yang digelar ratusan anggota Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib) Kabupaten Jember.
Massa datang sejak sekitar pukul 09.30 WIB dengan membawa sejumlah aspirasi terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Ribuan Warga Kepung Gedung DPRD Jember Dukung Program MBG, Rapat Paripurna Dua Kali Ditunda
Mereka meminta program tersebut tetap berjalan dengan perbaikan tata kelola agar lebih transparan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Aksi berlangsung hingga menjelang siang. Sejumlah perwakilan massa kemudian diterima oleh pimpinan DPRD Jember untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Kondisi tersebut membuat jadwal rapat paripurna yang sebelumnya direncanakan berlangsung pagi hari mengalami penundaan. Setelah aksi selesai dan kondisi Gedung DPRD Jember kembali kondusif, rapat paripurna baru dapat dilakasanakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Imron Fauzi
Editor: Dwi Lindawati
