MALANG, Tugujatim.id – Mitigasi bencana alam tentu perlu dioptimalkan untuk meminimalisasi timbulnya korban jiwa. DPRD Kota Malang mendorong BPBD untuk membentuk Kelurahan Tangguh Bencana yang konkret dalam mengantisipasi potensi bencana alam.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Fuad Rahman mengatakan, Malang merupakan kota paling sering terjadi bencana alam. Terutama bencana tanah longsor, banjir, dan angin kencang yang menimbulkan potensi korban.
“Kami dari Komisi D mendorong BPBD Kota Malang membentuk Kelurahan Tangguh Bencana yang lebih konkret. Artinya, bukan hanya pelatihan mitigasi bencana, tapi juga harus diberikan sarana prasarana yang memadai,” ucap sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang itu pada Rabu (15/03/2023).
Dia menyarankan, BPBD Kota Malang juga memberikan sarana transportasi berupa roda tiga di setiap Kelurahan Tangguh Bencana.
“Kemudian difasilitasi ada HT, pompa air, genset, roll meter, vertikal recue, dan perlengkapan-perlengkapan yang menunjukkan kampung atau kelurahan di Kota Malang itu adalah Kelurahan Tangguh Bencana,” imbuhnya.
Menurut dia, memang sudah ada 52 dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang telah didorong menjadi Kelurahan Tangguh Bencana. Namun, kelurahan itu hanya diberikan SK untuk melakukan pelatihan mitigasi bencana tanpa diberikan peralatan mitigasi.
“Kami melihat masih ada yang perlu disempurnakan sehingga bisa benar-benar memenuhi untuk menjadi Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi secara fisik kelihatan, semua kelurahan ini siap siaga dan ketika ada bencana mereka bisa menyelesaikan upaya mitigasinya,” lanjutnya.
Menurut dia, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam memitigasi bencana alam di Kota Malang.
“Kesadaran masyarakat lebih baik daripada menunggu respons petugas,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemukiman di daerah aliran sungai merupakan salah satu titik paling rawan terjadi bencana alam. Terlebih, terjadinya banjir bandang beberapa waktu lalu juga sempat menimbulkan korban di pemukiman daerah aliran sungai. Mulai di Kampung Tridi, Jatimulyo, dan beberapa titik di Klojen.
“Titiknya (rawan bencana) sudah jelas sehingga kami mendorong BPBD siap dan fokus mitigasi dengan cepat. Kami berharap ketika ada bencana, BPBD segera menyiapkan bantuan khusus untuk perbaikan rumah yang rusak. Minimal senilai Rp20 juta, tapi dalam bentuk barang (material),” ujarnya. (adv)
