MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang mendorong dan menekankan agar program program strategis di APBD Perubahan 2024 menjadi prioritas. Hal itu disampaikan usai Rapat Paripurna agenda Penyampaian Hasil Pembahasan Banggar terhadap Rancangan KUPA-PPAS APBD 2024 di Gedung DPRD Kota Malang pada Rabu (24/7/2024).
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, pembahasan rancangan KUPA-PPAS APBD 2024 berada di masa krusial akhir jabatan anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024.
Pihaknya berharap agar pembahasan rancangan KUPA-PPAS APBD Kota Malang 2024 di tingkat Pemprov Jatim juga bisa segera selesai. Dengan demikian, DPRD Kota Malang juga bisa segera mengkaji evaluasi dari Pemprov Jatim. Sehingga, APBD perubahan 2024 bisa segera direalisasikan dan program program strategis Pemkot Malang berjalan.
“Kami berkomitmen menekankan APBD perubahan ini segera dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan rencana rencana yang sudah dibahas dan bisa menekan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” jelasnya.
Menurutnya, jika pelaksanaan APBD perubahan 2024 segera terlaksana, maka Silpa APBD Kota Malang bisa semakin kecil. Diketahui, Silpa APBD Kota Malang 2023 mencapai Rp 199 milyar. Di tahun 2024, Silpa APBD Kota Malang diharapkan bisa di bawah angka Rp 100 milyar.
Made mengungkapkan bahwa para OPD Pemkot Malang kerap mengeluhkan soal pendeknya periode pelaksanaan program program strategis. Dengan demikian, penyerapan APBD tak optimal dan membengkak di Silpa.
Dia mengakui bahwa tahun 2024 ini akan penuh tantangan. Selain padatnya agenda resmi DPRD, akan ada agenda pilkada yang akan semakin merepotkan DPRD Kota Malang.
Dalam kebijakan anggaran, Made mengaku bahwa DPRD Kota Malang benar benar mengoreksi alokasi alokasi anggaran yang benar benar dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Dia mencontohkan, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang ada tambahan anggaran besar hingga sekitar Rp 11 milyar, ternyata masih banyak hak hak guru honorer yang belum terpenuhi.
Kemudian di Dinas Kesehatan Kota Malang untuk Program UHC ditambah Rp 12 milyar. Lalu di DPUPR-PKP Kota Malang yang disiapkan anggaran insidentil untuk menghadapi musim penghujan. Hingga menunjang anggaran HIPAM di PDAM Kota Malang.
“Ini sudah kami kupas betul, agar anggaran yang berpotensi bisa dipolitisasi ini bisa diantisipasi,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya akan menyesuaikan masa masa krusial akhir jabatan anggota DPRD Kota Malang dalam menuntaskan pembahasan rancangan KUPA-PPAS APBD 2024 ini.
“Kami akan menyesuaikan jadwal DPRD, tetapi kami juga menanti hasil evaluasi (di tingkat Pemprov Jatim) soal rancangan KUPA PPAS ini,” tuturnya.
Wahyu mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar pembahasan dan evaluasi di tingkat Pemprov Jatim bisa segera selesai. Dengan demikian, tahapan selanjutnya yakni rancangan APBD perubahan bisa segera dilaksanakan.
“Mudah mudahan evaluasi di provinsi bisa cepat turun dan kita langsung gas pol,” ujarnya.
Dia optimis KUPA-PPAS APBD Kota Malang 2024 bisa menjadi prioritas di tingkat Pemprov Jatim. Meski diakui, sejumlah daerah di Jatim juga meminta evaluasi KUPA-PPAS 2024 tak terlalu lama di tingkat Pemprov Jatim.
“Seluruh kabupaten/kota kan juga minta cepat semua. Mudah mudahan provinsi bisa gas pol sehingga kita di Kota Malang juga bisa gas pol,” tandasnya. (Adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: M Sholeh
Editor: Darmadi Sasongko
