MALANG, Tugujatim.id – “Ketika Jepang dibom atom Amerika, yang dipulihkan Negara terlebih dulu adalah pendidikannya,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang Harvad Kurniawan Ramadhan, Kamis (5/2/2026).
Pendidikan menurutnya menjadi pondasi penting majunya negara. Maka, kasus pilu yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak SD di NTT, kata Harvad, harus menjadi pelajaran bersama, utamanya bagi pemerintah.
Berita duka siswa SD di NTT menurutnya sebagai duka Indonesia. Sebuah tamparan keras buat Negara, karena tidak hadir hingga ke pelosok.
“Penerus generasi bangsa harus merelakan nyawanya hanya karena bolpoin dan buku. Tapi bukan itu, sistem yang menyebabkan rakyat terjebak di siklus kemiskinan dan tidak bisa berkembang,” imbuhnya.
Harvad berharap Pemkot Malang serius memperhatikan kasus ini. Bagaimana masyarakat miskin Kota Malang benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Baik di sektor Pendidikan juga Kesehatan.
“Sekolah rakyat bukan Solusi. Tapi kehadiran anggaran dan perhatian pemerintah lewat APBD ataupun ABPN yang pro terhadap Pendidikan dan Kesehatan rakyat, itulah Solusi,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
RT Berkelas Sedot Anggaran Besar
Harvad menyebut Walikota Malang Wahyu Hidayat berjanji dalam visi misinya, menyalurkan beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin. Namun hingga saat ini, data 1.000 siswa Kota Malang tidak bertambah sejak periode walikota sebelumnya.
Sementara persentase anggaran Pemkot Malang banyak tersedot untuk program RT Berkelas. Dari nilai ABPD sebesar Rp 2,9 triliun , Rp 209 miliar dialokasikan untuk program RT Berkelas.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mendapat anggaran senilai Rp633 miliar dari ABPD. Hanya saja, Harvad menjelaskan, sebagian besar anggaran habis untuk belanja pegawai. Begitu juga terjadi di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang dialokasikan anggaran sebesar Rp344 miliar.
“Kami bedah, anggaran di Disdikbud dan Dinkes memang memenuhi mandatory spending. Hanya saja itu dimanfaatkan pembayaran guru dan pegawai. Lalu untuk program pemajuan pendidikan ya tidak bisa maksimal,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang kata Harvad, meminta Pemkot Malang serius membenahi anggaran agar pro pendidikan dan kesehatan warganya. Karena pihaknya tidak ingin, kasus pilu yang terjadi di NTT, juga terjadi di daerah lain.
“Yang di NTT itu tamparan buat kita semua. Kita ini abai. Maka selanjutnya, kami tak ingin hal ini terjadi di sini,” tegasnya.
Harvad juga mempertanyakan isu pengangkatan pekerja MBG jadi ASN yang menyinggung hati guru. Termasuk rencana Pemerintah RI bayar iuran board of peace senilai Rp17 triliun. Dia membedah, anggaran pendidikan di ABPN, tidak menjadi prioritas utama.
“Saya harap suara dari Malang ini didengar pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Fajrus Sidiq
Editor: Darmadi Sasongko
