MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang menggelar sidak di PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Malang di Jalan Halmehera Kota Malang pada Jumat (14/2/2025). Sidak itu sekaligus untuk memastikan ketersediaan atau stok LPG 3 Kg jelang Ramadan 2025.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani memimpin langsung sidak itu. Sidak itu turut dihadiri Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, politisi PKB Abdul Wahid dan Fathol Arifin, politis PKS Indra Permana beserta anggota DPRD lainnya hingga Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi.
Amithya mengatakan bahwa kehadirannya tak lain untuk berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Dikatakan, DPRD Kota Malang menemui keluhan masyarakat yang harus datang ke kelurahan tetangga hanya untuk membeli LPG 3 kilogram.
“Jadi ada satu kecamatan yang harus lintas kelurahan dan berlangsung dari 2-3 hari ketika gaduh di awal. Tapi selanjutnya, slancar kembali. Sempat kosong di pangkalan dan dipengecer sampai harus lintas kelurahan. Kalau di 4 kecamatan lainnya relatif stabil, hanya di Kedungkandang, tetapi sudah lancar kembali,” kata Amithya.
BACA JUGA: DPRD Kota Malang Perjuangkan Program Pendidikan dan Kesehatan Meski Ada Efisiensi Anggaran
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa hasil diskusi dengan pihak Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, stok LPG di Kota Malang relatif aman. Pihaknya juga telah mendapat paparan terkait kondisi, pemetaan hingga slot distribusi LPG di Kota Malang.
“Awalnya ketika gaduh itu memang sempat stok kosong, di satu pangkalan menjadi temuan kami. Pastinya, di satu tahun ini dinamika agak lumayan banyak faktor. Pasti kami akan terus memantau dengan Komisi B dan teman teman lainnya,” ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menambahkan bahwa untuk kuota LPG 3 kilogram di Kota Malang mendapat tambahan sekira 4 persen. Kuota tahun ini mencapai 35 ribu. Angka ini naik jika dibanding tahun 2024 yang sebanyak 24 ribu.
“Realitanya 35 ribu dengan kondisi akan naik 4 persen di bulan Ramadan, itu secara angka difisit. Ini menjadi perhatian kami. Jadi kami akan koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang untuk penambahan bulan perbulan dan akan terus kami kawal,” tandasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Reporter: M Sholeh
Editor: Darmadi Sasongko
