Rapat Paripurna, DPRD Pasuruan Minta Solusi Tanggulangi Banjir hingga Kasus Tambang Ilegal

Rekomendasi atas LKPj Bupati Pasuruan 2022

DPRD Pasuruan.
Suasana rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Pasuruan atas LKPj Bupati tahun anggaran 2022. (Foto: dok Pemkab Pasuruan)

PASURUAN, Tugujatim.id DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf periode anggaran 2022. Sejumlah poin rekomendasi disampaikan oleh perwakilan juru bicara dari empat komisi DPRD Pasuruan pada Senin siang (20/03/2023).

Juru Bicara Komisi III DPRD Pasuruan Mahdi Haris menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk beberapa dinas. Di antaranya, menyarankan agar Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan agar segera menormalisasi aliran sungai.

“Terutama normalisasi sungai-sungai yang berpotensi banjir dan meluap ketika hujan lebat,” ujar Harris.

Dia juga meminta agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mengevaluasi izin-izin usaha tambang. Mulai dari evaluasi tambang yang sudah habis masa izinnya, tambang-tambang yang diduga ilegal, hingga memperketat pengajuan izin tambang baru.

“DLH harus tegas dalam upaya menjaga lingkungan. Termasuk juga apabila ada pelanggaran pencemaran lingkungan oleh oknum perusahaan nakal DLH harus tegas,” jelasnya.

Selain itu, DPRD Pasuruan dalam rekomendasinya juga menyoroti masih banyaknya jalan-jalan rusak yang belum diperbaiki oleh dinas bina marga dan bina konstruksi.

“Kami minta dinas terkait bisa meningkatkan kerja sama lebih intensif dengan kolaborasi ke pemerintah pusat atau provinsi untuk percepatan perbaikan jalan yang butuh perhatian ekstra,” ungkapnya.

Terakhir, Harris juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus segera menangani permasalahan banyaknya rumah warga yang tidak layak huni (RTLH). Dia meminta pemerintah bisa menambah jumlah anggaran untuk bantuan RTLH.

“Komisi III mendorong pemda bisa meningkatkan bantuan, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas RTLH,” imbuhnya.

Menanggapi poin-poin rekomendasi tersebut, Bupati Irsyad Yusuf menyatakan bersedia menerima dan mempertimbangkan masukan dari keempat komisi DPRD Kabupaten Pasuruan.

“Rekomendasi ini punya tujuan positif, memberi masukan, dan saran perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun mendatang,” ujarnya.