JEMBER, Tugujatim.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jember menyatakan sikap penolakan terhadap gagasan mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung menjadi melalui wakil rakyat di DPRD.
Menurut Ketua DPC PDIP Jember Widarto mempertanyakan logika yang menyebut pemilihan langsung sebagai pemicu maraknya penyalahgunaan uang dalam kontestasi politik. Dia berpendapat bahwa mekanisme lewat legislatif bukan berarti steril dari persoalan yang sama, hanya berbeda target saja.
“Tidak ada jaminan politik uang akan hilang. Target operasinya memang bergeser ke anggota dewan bila menggunakan mekanisme tidak langsung, namun potensi terjadinya tetap terbuka lebar,” ujar Widarto pada Rabu (14/01/2026).
Baca Juga: PDIP Jember Desak Percepatan Belanja Daerah, Ratusan Miliar Rupiah Terperangkap di Perbankan
Menurut Widarto, besar kecilnya dana yang dibutuhkan dalam kontestasi politik sesungguhnya ditentukan oleh kesepakatan antara kontestan dengan organisasi politik pendukungnya.
“Bila ada iktikad baik dari parpol untuk mengendalikan pengeluaran kampanye agar tidak membengkak atau tetap dalam koridor rasional, hal itu sangat mungkin direalisasikan. Intinya terletak pada keseriusan komitmen semua pihak,” jelasnya.
Investasi Besar Dapat Pemimpin Kompeten
Terkait keluhan mengenai membengkaknya dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, tokoh partai ini menganggap itu sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan demokratis.
“Sistem demokrasi yang kita jalankan, mulai dari pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah, sudah pasti memerlukan alokasi anggaran. Ini menjadi hal yang wajar,” tegasnya.
Widarto menyampaikan pandangan bahwa investasi besar untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten justru lebih menguntungkan ketimbang menanggung risiko kerugian akibat kepemimpinan yang keliru.
Baca Juga: Isu Pergantian Pimpinan DPRD, PDIP Tuban Pastikan AKD Tetap
“Efek domino dari kesalahan dalam memilih pemimpin atau legislator justru menimbulkan beban yang lebih masif. Ambil contoh, dana yang diperlukan untuk mengatasi dampak bencana dari kebijakan yang tidak tepat bisa melonjak hingga tiga kali lipat dari anggaran yang digunakan untuk proses demokratisasi,” ungkapnya.
Alih-alih mengubah model pemilihan, Widarto menegaskan bahwa tantangan mendesak bagi partai politik adalah menjalankan fungsi pendidikan terhadap konstituen agar tercipta atmosfer demokrasi yang berkualitas.
“Yang krusial adalah memberikan literasi politik kepada konstituen. Rakyat perlu memahami bahwa dalam memilih, baik presiden, gubernur, bupati, maupun wakil rakyat, harus mendasarkan pilihan pada track record dan kinerja faktual mereka, bukan pertimbangan lain yang tidak substansial,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
