SURABAYA, Tugujatim.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengubah skema bantuan pendidikan dalam Raperda APBD 2026 menuai sorotan tajam dari DPRD. Komisi A DPRD Surabaya menilai kebijakan baru itu potensi menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial di kalangan pelajar.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta pemkot meninjau ulang keputusan yang hanya memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SMA/SMK swasta, sementara siswa negeri hanya menerima bantuan seragam.
Baca Juga: DPRD Surabaya Desak KBS dan Pemkot Bertanggung Jawab atas Dugaan Eksploitasi Anak Gajah Rocky
“Kebijakan ini tidak memenuhi asas keadilan. Baik siswa negeri maupun swasta sama-sama berasal dari keluarga miskin atau pramiskin. Kalau bantuan uang tunai untuk yang negeri dihapus, pasti timbul polemik di bawah,” ucap Yona usai rapat pembahasan bersama Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra), Senin (20/10/2025).
Dari Rp200 Ribu Jadi Rp500 Ribu, tapi Hanya untuk Siswa Swasta
Berdasarkan data pemkot, ada 16.800 siswa SMA/SMK penerima Beasiswa Pemuda Tangguh, terdiri atas 9.858 siswa swasta dan 6.942 siswa negeri. Selama ini, semua penerima mendapat bantuan Rp200.000 per bulan yang langsung ditransfer ke rekening siswa.
Namun mulai tahun depan, pemkot berencana menghapus bantuan tunai bagi siswa negeri, menggantinya dengan bantuan seragam. Sebaliknya, bantuan bagi siswa swasta justru naik drastis menjadi Rp500.000 per bulan.
“Kenaikan bantuan untuk siswa swasta memang tujuannya baik, tapi terlalu tinggi dan bisa menimbulkan kesenjangan sosial,” ujar Yona.
Komisi A, dia mengatakan, tidak menolak peningkatan bantuan bagi sekolah swasta, tetapi meminta besaran bantuan disesuaikan secara proporsional dan kuota penerima diperluas agar lebih banyak keluarga miskin bisa menikmati manfaatnya.
“Lebih baik bantuannya dinaikkan jadi Rp250.000 saja, tapi penerimanya dua kali lipat. Jadi lebih banyak siswa miskin yang tertolong,” ucap politikus dari Gerindra tersebut.
Wanti-Wanti soal Dana Ditransfer
Yona juga mengkritisi mekanisme baru penyaluran bantuan yang langsung ditransfer ke rekening sekolah, bukan ke siswa. Dia menilai sistem ini rawan penyimpangan jika tidak disertai pengawasan ketat.
“Kalau dana ditransfer ke sekolah, harus ada kontrol. Jangan sampai SPP siswa tidak sampai Rp500.000 tapi sekolah tetap menerima penuh. Ini bisa jadi celah penyalahgunaan,” tuturnya.
Komisi A DPRD Surabaya komitmen mengawal agar perubahan kebijakan pendidikan tidak memicu gejolak sosial. Yona menegaskan, setiap kebijakan publik harus berpihak pada keadilan sosial, bukan menciptakan perbedaan baru di lapangan.
“Kami tidak ingin niat baik pemkot justru berubah jadi sumber masalah sosial,” ujarnya.
Evaluasi sebelum Disahkan
Komisi A DPRD Surabaya menegaskan akan terus mengawal pembahasan Raperda APBD 2026 agar program Beasiswa Pemuda Tangguh tetap adil dan tepat sasaran.
“Kami minta evaluasi menyeluruh sebelum disahkan, supaya tidak ada gejolak di masyarakat,” pungkas Yona.
Pemkot: Skema Baru untuk Efisiensi dan Tepat Sasaran
Menanggapi hal itu, Kepala Bapemkesra Kota Surabaya Arif Boediarto menjelaskan, perubahan skema bantuan merupakan bagian dari restrukturisasi pengelolaan dana Kartu Surabaya Hebat (KSH) agar lebih efektif. Mulai 2026, pengelolaan KSH akan dialihkan ke tingkat kecamatan dengan total anggaran mencapai Rp250 miliar.
“Dengan diturunkan ke kecamatan, koordinasi dan kreativitas bisa lebih efektif di wilayah masing-masing,” jelas Arif.
Dia menegaskan, mekanisme baru yang menyalurkan dana langsung ke sekolah dilakukan untuk memastikan penggunaan dana benar-benar untuk kebutuhan pendidikan.
“Kalau dana dipegang anak, kadang tidak semuanya digunakan untuk sekolah. Jadi kami ingin tepat sasaran,” imbuhnya.
Dia memastikan pemkot tidak mengurangi bantuan, tetapi menyempurnakan sistem agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
“Tujuannya tetap sama, memastikan tidak ada anak Surabaya yang putus sekolah karena biaya,” tandas Arif. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Layla Aini
Editor: Dwi Lindawati
