PASURUAN, Tugujatim.id – Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Pasuruan tahun 2021-2041 mendapat tanggapan dari fraksi DPRD Kota Pasurunan. Fraksi partai Hanura, Nasdem dan PDIP (HNP) DPRD Kota Pasuruan mempertanyakan terkait solusi pengentasan angka kemiskinan dalam Ranperda RTRW.
Ketua fraksi HNP, Abdul Ghofur, mengungkapkan jika Kota Pasuruan punya permasalahan utama dengan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang tinggi.
“Kesenjangan infrastruktur pembangunan perkotaan di wilayah timur dan utara cenderung timpang dan tertinggal dibanding wilayah selatan dan tengah kota,” ujar Ghofur.
Oleh karenanya, kebijakan pembangunan daerah dalam Ranperda RTRW Kota Pasuruan harus difokuskan untuk mengatasi ketiga masalah tersebut.
“Bagaimana Pemkot Pasuruan menempatkan persoalan-persoalan kemiskinan, disparitas ekonomi dan ketimpangan infrastruktur daerah tersebut dalam dokumen rencana tata ruang wilayah? Mohon penjelasaan!,” ucapnya.
Selain itu, Ghofur juga mempersoalkan perkembangan industri, baik besar, menengah maupun kecil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang makin menurun. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan sektor industri UMKM untuk mendongkrak produktivitas masyarakat Kota Pasuruan dan mampu menyerap tenaga kerja.
“Pertanyaannya bagaimana strategi Pemkot Pasuruan dalam mendorong sektor industri dalam Ranperda RTRW untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja?,” imbuhnya.
Sementara itu, Walikota Pasuruan, Syaifullah Yusuf menyatakan jika pembahasan Ranperda RTRW Kota Pasuruan berfokus pada penataan ruang kota sebagai pusat pariwisata. Sehingga nantinya bisa mendukung keberlangsungan industri, perdagangan dan jasa di Kota Pasuruan.
“Rencana tata ruang wilayah mengarahkan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan bersama pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha,” ungkap Gus Ipul.
