Fraksi PSI Surabaya Minta Kolaborasi Pemkot dengan TNI-Polri selama PPKM Darurat Diperkuat

  • Bagikan
Ilustrasi Covid-19. (Foto: Pixabay)
Ilustrasi Covid-19. (Foto: Pixabay)

SURABAYA, Tugujatim.id – Berbagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 terus dilakukan oleh pemerintah. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa-Bali tanggal 3 Juli hingga 20 Juli adalah salah satu caranya.

Menanggapi lonjakan kasus corona di Surabaya, Ketua Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPRD Surabaya, Josiah Michael menyampaikan bahwa jangan sampai aturan PPKM Darurat tidak tegas, lantaran saat ini situasi di Kota Surabaya sudah dalam posisi genting. Ada lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu warga Kota Surabaya.

“Saya mendorong Pemkot Surabaya terus menyiapkan infrastrukturnya agar kebijakan ini benar-benar dilaksanakan. Jika perlu Pemkot Surabaya beserta jajarannya memperkuat kolaborasi dengan aparat dari TNI dan Polri untuk terus melakukan operasi yustisi pelanggaran protokol kesehatan”, ucap Anggota Dewan Komisi A DPRD Surabaya tersebut, Kamis (08/07/2021).

Dalam situasi seperti ini, menurut Josiah, tidak ada lagi toleransi bagi pelanggar PPKM Darurat. Apa yang telah dijalankan oleh Pemkot Surabaya patut diberikan apresiasi yang tinggi, karena sanksi yang diterapkan bagi pelanggar PPKM Darurat.

“Apa yang telah dilakukan Pemkot Surabaya patut kita apresiasi. Para pelanggar PPKM Darurat disanksi untuk ikut melihat dan menghitung jenazah Covid-19, melayani ODGJ di Liponsos, membantu tenaga pemulasaran yang sedang bertugas, dan membuat peti mati,” tegas anggota Fraksi PSI Surabaya tersebut.

Baca Juga: Ini Jenis Vaksin COVID-19 di Indonesia, Anda Pakai yang Mana? – Kliktimes.com

Baca Juga: Rijalul Ansor Gedangan Sidayu Gresik Lakukan Gerakan Bathiniyah Spiritual Usir COVID-19 – Javasatu.com

“Bila perlu, sanksi sosial diperluas. Para pelanggar PPKM Darurat diminta mengerjakan hal-hal yang teknis dan administratif saat vaksinasi untuk kelompok ODGJ dan penyandang disabilitas. Atau mendistribusikan makanan bagi pasien yang sedang isoman. Saya kira cara-cara seperti ini memberi efek jera bagi pelanggar PPKM”, imbuhnya.

Josiah juga mengusulkan agar usaha jasa laboratorium kesehatan serta toko alat kesehatan dan obat-obatan juga turut dipantau. Karena kedua usaha jasa ini terpantau paling banyak antrian dan berpotensi besar melanggar aturan.

Jadi jangan hanya restoran, tegas Josiah, atau rumah makan, swalayan dan pusat perbelanjaan saja yang dipantau. Karena peran aktif dari masyarakat di Kota Surabaya begitu penting selama 17 hari PPMKM Darurat berlangsung.

“Peran aktif masyarakat sangat penting selama 17 hari PPKM Darurat ini. Nanti bila tidak ada lonjakan kasus Covid-19, rumah sakit tidak lockdown lagi, dan sebagian besar warga Surabaya sudah divaksin, baru mal dan pusat hiburan bisa buka kembali. Kalau tidak taat bisa-bisa diperpanjang terus dan kita sendiri yang rugi”, tutupnya.

  • Bagikan