TUBAN, Tugujatim.id – Menghadapi potensi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat langkah antisipatif sejak dini.
Arahan tersebut bertujuan menjaga kesinambungan produksi pangan di tengah ancaman kekeringan yang diprediksi melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur dalam beberapa bulan mendatang.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI.050/M/03/2026 tertanggal 9 Maret 2026 terkait langkah mitigasi awal musim kemarau.
Khofifah menegaskan, upaya pencegahan harus dilakukan lebih awal agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan mampu mendukung target swasembada pangan nasional.
“Koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota se-Jawa Timur, akan kami perkuat agar langkah antisipasi bisa dilakukan lebih dini,” ujarnya di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (02/04/2026).
Menurut dia, langkah mitigasi tidak boleh menunggu hingga dampak kekeringan benar-benar dirasakan. Produksi pertanian harus dijaga sebagai penopang utama ketahanan pangan.
“Kami tidak boleh menunggu dampak muncul baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kokoh,” tegasnya.
Perkiraan Kemarau hingga Agustus 2026
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah daerah.
Menyikapi hal itu, Khofifah meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, seperti memetakan wilayah rawan kekeringan, membangun sistem peringatan dini (early warning system), serta mengaktifkan tim penanganan kekeringan.
Selain itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya air juga perlu dilakukan melalui perbaikan jaringan irigasi, pemanfaatan embung, penggunaan sumur dangkal, hingga penerapan teknologi pompanisasi dan sistem perpipaan.
Di sisi lain, percepatan masa tanam di wilayah potensial juga didorong dengan memanfaatkan varietas tanaman tahan kekeringan dan berumur genjah. Penyesuaian pola tanam berdasarkan kondisi iklim dan ketersediaan air juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Khofifah menekankan, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, petani, penyuluh, hingga unsur forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kolaborasi menjadi kunci. Semua pihak harus bergerak bersama agar produksi pertanian, khususnya pangan, tetap terjaga optimal,” katanya.
Baca Juga: Dua Desa Ajukan Droping Air Bersih, BPBD Tuban: Tahun Ini Kemarau Basah
Dia juga meminta pemerintah daerah secara aktif menyampaikan laporan perkembangan produksi pertanian sebagai bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis mampu menekan dampak musim kemarau sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.
“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kami harus memastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional meski dihadapkan pada kondisi iklim yang menantang,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
