TUBAN, Tugujatim.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat Kabupaten Tuban dengan total nilai lebih dari Rp8 Miliar.
Berdasarkan data rekapitulasi bantuan sosial tahun 2026, sebagian besar bantuan berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp7.145.500.000.
Bantuan tersebut meliputi program PKH Plus bagi 2.004 keluarga dengan total Rp4.008.000.000 serta bantuan penanganan kemiskinan ekstrem bagi 1.263 jiwa senilai Rp1.894.500.000.
Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 156 penyandang disabilitas melalui program ASPD senilai Rp561.600.000, serta program KIP Putri Jawara dan KIP PPKS Jawara bagi sejumlah penerima manfaat.
Dukungan juga disalurkan kepada pilar sosial seperti SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan Sapa Bansos yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, jajaran OPD Pemprov Jatim, Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Forkopimda, serta para penerima manfaat, saat kunjungan ke Tuban pada beberapa hari yang lalu.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa berbagai bantuan sosial yang disalurkan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerah.
Menurutnya, keberadaan pilar-pilar sosial di daerah menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjalankan berbagai program kesejahteraan masyarakat.
“Keberadaan pilar sosial menjadi kekuatan strategis dalam menumbuhkan energi positif di lingkungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan pilar sosial menjadi kekuatan penting dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Khofifah juga berharap pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu di Kabupaten Tuban dapat segera terwujud sebagai langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia optimistis keberadaan sekolah tersebut dapat membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda.
“Kami berharap sekolah rakyat terpadu ini dapat mengangkat derajat keluarga sekaligus memperkuat kemajuan daerah, bangsa, dan negara,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas perhatian yang terus diberikan kepada masyarakat Tuban melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Program-program dari Provinsi Jawa Timur di Tuban sangat melimpah dan sangat membantu masyarakat,” ungkap Lindra.
Lindra menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar pasar murah di 20 kecamatan guna mengendalikan inflasi sekaligus menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, Pemkab Tuban saat ini juga tengah melakukan validasi data penerima bantuan sosial pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 5.
Proses tersebut dilakukan dengan menurunkan aparatur sipil negara (ASN) secara langsung ke lapangan selama dua minggu hingga satu bulan untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat.
“Kami menurunkan ASN untuk memverifikasi data agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Melalui berbagai program tersebut, diharapkan bantuan sosial tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian ekonomi keluarga di Kabupaten Tuban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
