SURABAYA, Tugujatim.id – Dua bulan yang lalu, Tugu Jatim menyoroti terkait munculnya busa-busa yang menggunung berwarna putih mirip salju di perairan Tambak Wedi pada 24 Maret 2021. Setelah dikaji dan diteliti, fenomena semacam itu akibat pencemaran air yang mengandung mikroplastik dan tingginya limbah domestik warga yang masuk ke kawasan Sungai Tambak Wedi.
Pada akhir Mei 2021, Tugu Jatim mendapat kabar serupa dari Ecoton terkait busa-busa yang menggunung berwarna putih mirip salju ditemukan kembali di kawasan perairan Tambak Wedi Surabaya. Ketua Ecoton Prigi Arisandi menegaskan, pemerintah kota belum optimal dalam mengatasi pencemaran air.
“Sejauh ini, kami (Ecoton dan beberapa komunitas dan organisasi peduli lingkungan, red) tetap menemukan busa yang seperti salju menutupi permukaan air Tambak Wedi,” terangnya, Jumat (28/05/2021).
Selain itu, Prigi juga menjelaskan, tidak sedikit nelayan yang mengeluhkan kemunculan busa-busa putih itu karena perlu semakin mendayungkan perahunya ke tengah untuk mencari ikan. Buih deterjen itu berakibat mengurangi kualitas air di perairan Tambak Wedi.
“Nelayan mengeluh semakin ke tengah mencari ikan karena buih detergen (busa-busa putih yang menggunung, red) menurunkan kualitas air dan enggan mendekati muara Tambak Wedi,” sambungnya.
Di sisi lain, Prigi menyebut, dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tampak tidak ada upaya rutin melakukan pengerukan reguler pada muara Tambak Wedi. Prigi menjelaskan, selain itu tidak adanya rencana Pemkot Surabaya dalam membangun IPAL komunal.
“Tidak ada upaya rutin pemkot melakukan pengerukan reguler pada muara Tambak Wedi. Lalu, tidak ada juga rencana pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan IPAL komunal (instalasi pengolahan air limbah yang diolah oleh warga kampung atau warga se-RT, red),” jelasnya.
Beberapa komunitas peduli lingkungan juga menyuarakan agar Pemkot Surabaya membangun kanal air khusus sehingga limbah pabrik dan limbah domestik memiliki proses pengelolaan dan tidak langsung dibuang ke sungai.
Dalam kesempatan itu, Prigi juga menegaskan bahwa kondisi semacam ini semakin menurunkan kualitas air dan perikanan pun terancam. Inilah bukti pemerintah abai dalam pengendalian dampak lingkungan dan ancaman kesehatan.
