JAKARTA, Tugujatim.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah (pemda) dalam proses pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut dia, akurasi data menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (13/07/2026).
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti jajaran pemerintah daerah secara daring, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Menurut Gus Ipul, pemerintah daerah memiliki peran strategis, mulai dari pemutakhiran data, verifikasi lapangan, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
“Saya ingin menegaskan bahwa peran pemda sangat dibutuhkan, aktif dalam pemutakhiran, aktif dalam pemanfaatan, ikut verifikasi lapangan dan sosialisasi ke masyarakat. Tanpa pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak bisa maksimal,” ujarnya.
Penyaluran Bansos Dinilai Semakin Tepat Sasaran
Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran DTSEN menunjukkan hasil positif terhadap penyaluran bantuan sosial. Selama masa transisi dari Triwulan I 2025 hingga Triwulan II 2026, seluruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako telah berada pada kelompok Desil 1 hingga Desil 4.
“Ini bukti semakin nyata. Semakin dimutakhirkan, tentu semakin tepat sasaran,” katanya.
Hingga 12 Juli 2026, usulan pemutakhiran DTSEN melalui Kementerian Sosial telah mencapai lebih dari 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sekitar 5,5 juta KPM berasal dari usulan pemerintah daerah.
Menurut Gus Ipul, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah usulan terbanyak, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, Kota Bekasi tercatat sebagai pemerintah kota yang paling aktif melakukan pemutakhiran data.
“Khusus yang terbesar ini Jawa Barat, Jawa Tengah, disusul kemudian Jawa Timur. Kota Bekasi menjadi kota yang paling aktif. Ini contoh yang harus kita dorong merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Pemutakhiran lewat Jalur Formal dan Partisipasi
Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme, yakni jalur formal dan jalur partisipasi.
Pada jalur formal, proses dimulai dari tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke kelurahan, pemerintah daerah, dinas sosial, Kementerian Sosial, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh proses memanfaatkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang telah terintegrasi dengan pemerintah daerah dan BPS.
Aplikasi tersebut dioperasikan oleh petugas di tingkat desa maupun dinas sosial kabupaten/kota.
Baca Juga: 6 Arahan Gus Ipul Jelang MPLS Sekolah Rakyat, Seluruh Jajaran Kemensos Diminta Turun Tangan
“Jalur formal ini sangat strategis. Karena itu kami berharap pemerintah daerah dan pemerintah desa benar-benar terlibat aktif dalam proses pemutakhiran data,” jelasnya.
Atas capaian tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri, BPS, serta seluruh pemerintah daerah yang telah mendukung proses pemutakhiran DTSEN.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut meminta seluruh pemerintah daerah terus berperan aktif memperbarui data sosial ekonomi agar dapat dimanfaatkan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kita minta pemda untuk aktif terlibat agar datanya lebih akurat dan bisa digunakan, baik oleh pemerintah pusat untuk bansos maupun juga untuk pemerintah daerah sendiri,” kata Tito. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
