MOJOKERTO, Tugujatim.id – Kampung kumuh di Kepuhanyar, Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, disulap lewat Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Terpadu dan Terintegrasi tahun anggaran 2025. Program yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ini dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan fungsi infrastruktur permukiman seperti pembangunan jalan lingkungan.
Selain itu, terdapat peningkatan kualitas fasilitas publik meliputi perbaikan sistem pembuangan air, sanitasi rumah tangga dan umum, penyediaan air bersih, titik pengolahan sampah, hingga renovasi rumah tinggal layak huni.
Baca Juga: PR Pemprov Jatim, Kawasan Kumuh di Mojokerto Tembus 246,51 Hektare
Dari informasi yang dihimpun, peningkatan fasilitas umum di Kepuhanyar ini tidak hanya diharapkan mampu menjamin kesehatan masyarakat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga berharap taraf hidup masyarakat ikut meningkat. Terlebih, tersedia pula ruang terbuka umum yang bisa digunakan sebagai spot wisata maupun penunjang sektor UMKM.
“Kami berharap Kepuhanyar menjadi permukiman yang sehat dan nyaman, dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya melalui keterangan resmi, Rabu (25/02/2026).
Bupati Kembali Usulkan Program di Trowulan
Gubernur Khofifah menambahkan, dirinya turut mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan yang telah diperbaiki ini. Dia juga mengajak pemerintah daerah setempat untuk mengawal area-area lain yang bisa diberikan program serupa.
“Kalau ada area permukiman lain yang bisa disupport juga,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Muhammad Albarraa menjelaskan bahwa luasan permukiman kumuh di Mojokerto hingga akhir 2025 lalu tercatat seluas 195,77 hektare. Dari total luasan ini, kewenangan Pemprov Jawa Timur tercatat seluas 46,51 hektare.
Karena itu, pada 2027, Bupati Albarraa merencanakan pengusulan kembali program serupa untuk area Trowulan dengan luas sekitar 11 hektare.
“Dokumen perencanaan teknis sudah kami siapkan. Kami berharap pihak Pemprov Jawa Timur berkenan memberi support sehingga terjalin yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Matangkan Raperda Hunian Layak dan Fokus Penanganan Permukiman Kumuh
Bupati Albarra juga menjabarkan program peningkatan hunian atau rumah tidak layak huni yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat.
“Kami anggarkan kurang lebih Rp18 miliar yang bersumber dari DAK PPKT atau Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu sebesar Rp2 miliar lebih untuk 93 penerima. Kemudian dari APBD sebesar Rp10 miliar lebih untuk 292 penerima. Dari APBN sebesar Rp500 juta untuk 25 penerima, APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3 miliar lebih untuk 154 penerima, lalu CSR sebesar Rp1 miliar lebih untuk 54 penerima,” urainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Dwi Lindawati
