MALANG, Tugujatim.id – Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kota Layak Anak terus dikawal DPRD Kota Malang. Sebanyak 6 fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Kota Layak Anak bentukan Pemkot Malang itu pada Rabu (18/01/2023).
Fraksi PDIP DPRD Kota Malang mengusung pandangan masalah kesejahteraan anak. Sebab, masih ada kasus anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan kasus hukum, hingga anak putus sekolah. Fraksi PDIP pun mendorong Pemkot Malang mempertimbangkan hal itu dalam membentuk Ranperda Kota Layak Anak.
Fraksi PKB DPRD Kota Malang juga memberikan pandangan dan dorongan agar pemkot juga memperhatikan pemberdayaan keluarga hingga pemenuhan hak-hak anak. Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan bahwa masih banyak kasus eksploitasi anak seperti mengamen, mengemis, menjadi jukir, hingga pekerja. Selain itu, banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan. Fraksi ini mendorong Pemkot Malang segera mengatasinya.
Sedangkan Fraksi PKS DPRD Kota Malang mendorong pemkot untuk memberikan perlindungan dan pencegahan kriminalitas, eksploitasi, hingga pergaulan bebas terhadap anak. Fraksi ini juga meminta Pemkot Malang menjamin hak tumbuh kembang anak yatim korban Tragedi Kanjuruhan.
Fraksi Golkar mendorong Pemkot Malang berinovasi dalam mengembangkan potensi dan kearifan lokal dalam mewujudkan Ranperda Kota Layak Anak. Mereka juga menanyakan jaminan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Malang.
Untuk Fraksi Damai Indonesia Demokrasi meminta Pemkot Malang memperluas taman ramah anak hingga memberikan perhatian lebih pada anak penyandang disabilitas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, pihaknya akan menanti jawaban wali Kota Malang atas pandangan 6 fraksi tersebut. Dia akan segera membentuk Pansus Ranperda Kota Layak Anak dalam mengawal ranperda ini.
“Kami ingin APBD juga benar-benar mengalir untuk pendidikan anak. Jadi, kami harapkan dengan adanya perda ini ada hak-hak khusus yang didapatkan anak di Kota Malang. Baik dari sisi tempat hiburan hingga ruang terbuka yang lebih banyak,” ucapnya.
Dia berharap wali Kota Malang segera memberikan jawaban atas pandangan 6 fraksi tersebut agar bisa segera terbentuk Perda Kota Layak Anak. Dia menargetkan Perda Kota Layak Anak di Kota Malang bisa terealisasi pada awal Maret 2023.
“Kami menargetkan maksimal minggu pertama Maret sudah bisa kami sahkan. Kami akan fokus menyelesaikan masalah kota layak anak ini,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyampaikan, pihaknya akan segera menjawab pandangan para fraksi DPRD Kota Malang tersebut dalam agenda selanjutnya.
“Memang masih banyak kasus kekerasan hingga pembulian terhadap anak. Jadi, ranperda ini wujud keseriusan kami. Sebenarnya kami sudah melaksanakan dan menguatkan dengan membentuk perda ini,” ujarnya. (adv)
