MALANG, Tugujatim.id – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid memberikan orasi ilmiahnya dalam Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), Sabtu (26/10/2024). Dalam orasinya, Fahri menekankan pentingnya kearifan lokal dalam konstitusi hukum Indonesia.
Fahri Bachmid memaparkan, konsep kearifan lokal sangat jelas tercermin dalam konstitusi Indonesia, di mana eksistensinya dijamin secara eksplisit. Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum masyarakat adat serta hak tradisional lainnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Pasal 28I Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban. Menurut Fahri Bachmid, ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari entitas masyarakat yang merupakan konsekuensi dari pengakuan negara terhadap prinsip living law yang berlangsung hingga saat ini.
Baca Juga: Tips Sehat ala Power Nap, Solusi Efisien Pengganti Tidur Siang yang Kaya Manfaat
“Negara kita memiliki kearifan lokal yang tumbuh subur dan berkembang dari generasi ke generasi dalam sistem sosial masyarakat,” ujar Fahri.
Dia menambahkan, kearifan lokal ini diwujudkan dalam bentuk hukum adat yang masih utuh dan memudahkan penegakan hukum di daerah masing-masing. Hal ini juga diakui dan dijamin dalam konstitusi melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Fahri juga menyoroti pentingnya peraturan daerah yang selaras dengan kearifan lokal masyarakat. Buktinya, kearifan lokal terjaga dalam tata kehidupan bernegara yang dituntun oleh konstitusi.
Dalam pembangunan hukum nasional, dia menekankan perlunya pemahaman mengenai pluralisme hukum bagi setiap pelaku pembangunan hukum.
“Hukum negara yang tertulis tidak selalu mencerminkan hukum rakyat yang dianut masyarakat,” jelasnya.
Menurut Fahri, diperlukan reorientasi paradigmatik pembangunan hukum yang mengedepankan pengakuan dan perlindungan utuh terhadap sistem hukum selain hukum negara, termasuk hukum adat dan hukum agama. Ini juga termasuk mekanisme pengaturan lokal yang secara empiris masih eksis dan hidup hingga saat ini dalam sistem pengendalian sosial masyarakat.
Dia menekankan bahwa hukum nasional dan aparat penegak hukum belum mampu menjangkau setiap dimensi kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, perlu ada pembaruan substansi hukum yang responsif terhadap hukum yang hidup di masyarakat sebagai ekspresi nilai, norma, institusi, dan tradisi hukum yang berkembang.
Baca Juga: Brand Populer Skineye Resmi Masuk Pasar Indonesia, Solusi Jerawat Membandel dan Kulit Sensitif
“Kearifan lokal yang lahir sebagai jiwa bangsa merupakan amanat konstitusi yang harus dipertahankan,” tegas Fahri.
Dia juga mengingatkan perlunya menjaga dan mengembangkan nilai lokal yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta pentingnya Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dalam menjaga nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
Gelaran wisuda di Unikama kali ini pun mengukuhkan 470 wisudawan dan wisudawati yang mengikuti prosesi dengan khidmat. Seluruh rangkaian acara dipimpin oleh Ketua Senat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Yona Arianto
Editor: Dwi Lindawati
