SURABAYA, Tugujatim.id – Dewan pendidikan Jawa Timur mengkritik rencana Dispendik Surabaya yang menyiapkan program kelas khusus bagi pelajar SD-SMP yang memiliki IQ di atas rata-rata. Kiritik ini disampaikan oleh Isa Ansori anggota dewan pendidikan Jatim sekaligus pemerhati pendidikan.
Isa mengatakan bahwa rencana tersebut akan membuat pendidikan Surabaya mundur karena saat ini Indonesia sudah tidak menerapkan Ujian Nasional melainkan berbasis pada kompetensi.
“Kalau rencana itu diterapkan 20 tahun yang lalu mungkin masih relevan karena saat itu masih eranya Ujian Nasional (UN). Tapi sekarang era pendidikan di Indonesia merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Sekarang orang kalau menyebut sudah era Merdeka Belajar,” jelas Isa saat dihubungi Basra, Jumat (15/10/2021).
Tahun 2021, lanjut dikatakan Isa, filosofi pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang merdeka belajar, pelajar Pancasila di mana di dalamnya ada kegotongroyongan, ada kemandirian, kemudian ada saling sinergi.
“Kalau diciptakan kelas-kelas khusus apalagi dipilih dengan seleksi mereka yang ber IQ tinggi, maka pendidikan Surabaya akan menjadi sangat eksklusif. Itu akan membangun kasta-kasta baru di dalam pendidikan Surabaya,” tegasnya.
Dampak psikologis ataupun sosial dari adanya kelas tersebut, kata Isa, akan menjadikan siswa yang masuk kelas khusus menjadi jumawa (sombong) dan memandang rendah siswa yang tidak masuk kelas tersebut.
“Mereka jadi tidak mau bergaul dengan siswa yang tidak lolos kelas khusus,” imbuhnya.
Dikatakan Isa, hal yang mendesak untuk dilakukan Kota Surabaya saat ini adalah memetakan semua potensi anak-anak yang ada di sekolah. Kemudian mendorong guru yang ada di masing-masing sekolah itu untuk kemudian diajari bagaimana menggali, menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang belajar di situ.
“Setelah dipetakan potensinya, kemudian dibuat wadahnya. Misalnya ada Rumah Menyanyi, atau Rumah Memasak. Boleh saja Dinas (Dispendik Surabaya) mendatangkan Yohanes Surya (Fisikawan Indonesia), tapi datangkan juga Chef Juna atau orang-orang berkompeten lainnya,” tukasnya.
Isa menegaskan rencana adanya kelas khusus tersebut perlu dikaji ulang.
“Niatnya baik dan perlu diapresiasi, tapi pelaksanaannya tidak relevan. Semua peraturan ditabrak. Misalnya Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 yang menekankan pada kompetensi. Jadi sebaiknya dikaji ulang,” paparnya.
Jika kelas khusus tersebut masih diadakan, kata Isa, maka akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Surabaya.
“Sayang kan kalau sampai pendidikan di Surabaya dicap ngawur. Apalagi Wali Kotanya juga masih muda dan selama ini kinerjanya dalam melawan pandemi sudah sangat baik,” ingatnya.
Dikatakan Isa jika pihaknya siap memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya demi kemajuan pendidikan di Surabaya.
“Urun rembuk perlu dilakukan demi kebaikan pendidikan di Surabaya. Saya rasa warga Surabaya juga sangat guyub dan mau duduk bersama untuk berdiskusi,” simpulnya.
