JAKARTA, Tugujatim.id – Belakangan ini publik ramai memperbincangkan Marketplace Guru, sebuah program yang diwacanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk dimulai 2024 mendatang.
Rencana tersebut diungkapkan oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim ketika rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, pada Rabu, 24 Mei 2023 lalu.
Ia menyebut bahwa rencana tersebut telah melalui proses diskusi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Market Place untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi di mana semua sekolah ini bisa nanti mengakses siapa saja sih yang bisa jadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” kata Nadiem, pada rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, pada Rabu (24/5/2023) lalu.
Langkah yang diambil oleh Kemendikbudristek dinilai dapat mengatasi permasalahan guru honorer, yang mana pada 2024 mendatang akan diterapkan secara permanen. “Kita mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen,” ujarnya.
Nadiem mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait perekrutan PPPK guru. Pertama, adanya kekosongan guru secara tiba-tiba sehingga sekolah terpaksa merekrut guru honorer. Kedua, sistem rekrutmen guru di masing-masing sekolah berbeda. Ketiga, Pemda tidak mengajukan formasi guru ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Nadiem menyebut, di dalam marketplace guru hanya boleh diisi oleh dua jenis guru. Pertama guru honorer yang sudah lulus seleksi calon guru ASN dan kedua guru yang lulus PPG pra jabatan.
“Dan juga, semua guru honorer yang ikut seleksi PPG pra jabatan bisa mendaftarkan diri dalam marketplace dan kita tahu bahwa karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk marketplace ini sudah berhak untuk mengajar di sekolah,” ujar Nadiem.
Kemudian, perekrutan guru yang sebelumnya dilakukan secara terpusat akan diubah polanya menjadi real time yakni mengikuti kebutuhan masing-masing sekolah di setiap daerah, sehingga sekolah bisa kapan saja merekrut guru.
Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan bahwa anggaran gaji atau tunjangan ASN yang saat ini berada di Pemda akan dialihkan langsung ke sekolah.
“Jadi sama persis dengan anggaran Danabos. Kami akan mentransfer anggaran ini kepada sekolah langsung. Dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam marketplace jadi memang dikunci penggunaan dana itu,” jelasnya.
Dengan begitu, Nadiem berharap agar tidak ada penyelewengan anggaran dalam proses perekrutran guru.
“Artinya dana yang ditransfer ke sekolah itu hanya boleh diberikan kepada calon guru yang ada di dalam database, di luar itu akan ada pelanggaran. Dengan adanya sistem marketplace terbuka seperti ini tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut honorer. Jadi kita tidak mau menciptakan masalah di masa depan,” bebernya.
Kabid Advokasi Guru PPG, Iman Zanatul Haeri dalam cuitannya di akun Twitter miliknya, @zanatul_91 menilai bahwa program baru yang dicanangkan pada 2024 oleh Kemendibudristek merupakan bukan langkah yang tepat.
“Seleksi PPPK guru yang amburadul, yang tentu saja telah melibatkan puluhan platform dan website buatan pemerintah, kini solusinya adalah dengan menambah platform tambahan ‘marketplace guru’. Degradasi profesi guru sedang menukik tajam, kencangkanlah ikat pinggang,” tulisnya.
