TRENGGALEK, Tugujatim.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mendesak pemerintah kabupaten bisa mengejar satu digit poin untuk mendapat dana insentif daerah (DID) dari Dirjen Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) sebesar Rp 10 Miliar pada Kamis (06/05/2021).
Diketahui, pada portal djpk.kemenkeu.go.id menyebutkan, Kabupaten Trenggalek masuk dalam 17 indikator kategori kinerja. Namun, 15 indikator di antaranya tidak memenuhi kriteria mencapai peringkat B sebesar 76 poin sehingga tidak memenuhi kriteria daerah mendapat DID.
Dalam rinciannya, belanja modal kesehatan peringkat B (60), belanja modal pendidikan peringkat C (75), kemandirian daerah peringkat E, pencegahan korupsi peringkat C (60), angka partisipasi murni peringkat D (55), dan peta mutu pendidikan peringkat C (70).
Lebih lanjut, indikator balita mendapatkan imunisasi lengkap peringkat D (65), penanganan balita stunting B (80), persalinan di fasilitas kesehatan peringkat C (75), akses sanitasi layak peringkat E (35), sumber air minum layak peringkat C (70), indeks pembangunan manusia (IPM) peringkat C (70), penurunan angka pengangguran peringkat C (75), penurunan penduduk miskin peringkat B (80). Adapun penyelenggaraan pemerintah daerah peringkat A (95), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah peringkat D (65), peningkatan ekspor peringkat C (40), dan peningkatan investasi peringkat D (65).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek Mugianto menjelaskan, ada dua nilai yang mencapai 75 atau C (belanja modal pendidikan dan persalinan di fasilitas kesehatan, dan penurunan angka pengangguran, Red), sehingga sudah mendekati peringkat B (76). Karena itu, melalui tiga poin tersebut menjadi peluang untuk mendapatkan DID.
“Kami tidak bisa mengandalkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19,” tegasnya.
Mugianto melanjutkan, dengan memenuhi indikator-indikator kriteria daerah mendapat DID, maka akan menjadi peluang untuk Trenggalek menambah insentif daerah. Secara otomatis, maka pendapatan transfer daerah pun bertambah untuk digunakan pembangunan.
Berkaitan dengan rapat Komisi IV dengan OPD-OPD yang bersangkutan, maka rapat tersebut untuk mengonfirmasi bagaimana cara meningkatkan poin yang semula mendapat 75 atau peringkat C, bisa menjadi 76 poin atau peringkat B.
Sementara melalui hasil rapat, ada beberapa OPD yang belum mengetahui syarat-syarat mendapatkan DID. Hal itu pun disinggung ketua Komisi V bahwa masing-masing OPD memiliki kemampuan berbeda dalam memahami skema dari DJPK Kemenkeu.
“Ya mungkin sebatas kemampuan di masing-masing OPD itu tidak sama untuk memahami skema yang dipersyaratkan di tingkat keuangan,” tegasnya.
