AZERBAIJAN, Tugujatim.id – Presiden Azerbaijan minggu ini menyetujui aturan yang akan menerapkan pendaftaran media massa yang memperingatkan para jurnalis dan dapat semakin melumpuhkan kebebasan pers di negaranya.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada kesempatan ini telah menandatangani aturan untuk mengontrol daftar media, peraturan seputar kredensial media, dan pengakuan resmi yang akan memberikan hak dan manfaat kepada media yang disetujui, seperti akreditasi kepada negara bagian dan badan lainnya.
Aturan tersebut mengatur bagaimana registrasi akan bekerja, persyaratan yang harus dipenuhi jurnalis agar memenuhi syarat untuk dimasukkan data apa yang akan tersedia untuk umum, dan kondisi apa yang dapat mengakibatkan dikecualikan atau dihapus dari database.
Badan Pengembangan Media yang dikelola pemerintah akan mengawasi pendaftaran dan badan hukum, dan setiap individu yang termasuk di dalamnya akan diberikan sertifikat dan lisensi jurnalistik.
Ketua Komite Hak Asasi Manusia Majelis Nasional Zahid Oruj mengatakan kepada VOA bahwa penerapan aturan tersebut adalah untuk pembentukan kebebasan lembaga pers.
“Melanjutkan keinginan untuk pembentukan lembaga pers yang bebas, independen, dan kuat yang digariskan dalam kebijakan pembangunan kekuatan baru yang telah dilaksanakan sejak 2019,” ujarnya dikutip dari website www.voanews.com.
Namun, para jurnalis telah mengkritik rencana tersebut sejak parlemen pertama kali mengesahkan undang-undang tersebut pada Desember 2021. Mereka memperingatkan hal itu dapat memungkinkan pemerintah Azerbaijan untuk menentukan siapa yang diakui sebagai jurnalis dan khawatir daftar itu akan mencakup rincian tentang wartawan dan kontak kerjanya.
Sementara itu, Direktur Independen Kantor Berita Turan Mehman Aliyev mengatakan, media independen sudah bekerja di bawah kebijakan yang membatasi dan akses ke informasi. Alih-alih meningkatkan akses ke informasi, Aliyev percaya registrasi media baru akan membatasi kebebasan.
“Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pembentukan agensi media baru di masa depan dan untuk menciptakan kondisi bagi outlet media yang menjadi kepentingan pihak berwenang,” kata Aliyev di lansir dari www.voanews.com.
Tanpa izin resmi, wartawan akan kesulitan mendapatkan akses ke pejabat atau jajarannya. Pengacara dan pakar hak media Alasgar Mammadli mengatakan, pendaftaran akan mempersulit banyak jurnalis lepas untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.
Mammadli percaya pendaftaran tersebut bertentangan dengan perlindungan untuk kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam konstitusi Azerbaijan dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
“Menurut konstitusi, setiap orang dapat menerima informasi. Dengan kata lain, tidak penting apakah Anda memiliki gelar jurnalis di depan nama Anda, atau apakah Anda seorang jurnalis yang memenuhi syarat negara atau tidak,” ujarnya.
Namun, para pejabat Azerbaijan telah menepis kritik itu. Ketua Komite Hak Asasi Manusia Majelis Nasional Zahid Oruj mengatakan, wartawan yang tidak terdaftar masih bisa bekerja.
“Dimasukkan dalam registrasi ini hanya memberikan keuntungan dan memungkinkan untuk mengambil manfaat berbagai hak istimewa dari beberapa tindakan negara yang telah diresmikan,” kata Oruj.
RSF mengatakan hampir semua media Azerbaijan berada di bawah kendali pemerintah. Beberapa suara independen yang tersisa, mereka kesulitan dalam mengakses informasi dan mengatakan bahwa beberapa lembaga pemerintah menolak untuk terlibat dengan mereka yang tidak mau bergabung soal kesepakatan pemerintah. Dan RSF menempatkan Azerbaijan pada peringkat 154 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia.
