Korpri PMII Jatim Kritisi Kebijakan PPKM Darurat yang Bikin Resah

  • Bagikan
Ketua Korpri PMII Jatim Dini Adhiyati. (Foto: Dokumen/Tugu Jatim)
Ketua Korpri PMII Jatim Dini Adhiyati. (Foto: Dokumen)

MALANG, Tugujatim.id – Kopri PMII Jatim menyebutkan ada disharmonisasi kebijakan dalam penerapan PPKM Darurat. Akibatnya, banyak kekacauan arus informasi yang beredar di masyarakat yang justru membuat resah dan sistem imun dalam tubuh semakin menurun.

Hal ini diungkapkan Ketua Kopri PMII Jatim Dini Adhiyati. Dini mengatakan, di saat angka kasus Covid-19 melonjak drastis, ada banyak pihak yang menjadikan disharmonisasi kebijakan ini jadi sasaran empuk.

Mereka (pihak yang tidak bertanggung jawab, red) justru menyebarkan informasi tidak benar di media sosial. Akibatnya, masyarakat justru merasa resah. Menurut dia, hal ini justru rentan membuat sistem imun tubuh warga menurun dan berisiko terpapar Covid-19.

Padahal, Dini melanjutkan, menyitir pernyataan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, seharusnya peran digital seharusnya mampu berperan dalam penanganan pandemi. Tapi, dalam situasi ini kenyataannya berbeda.

”Malah ada agenda khusus menggalang isu berhenti mengikuti isu-isu Covid-19,” katanya, Selasa (20/07/2021).

Menurut Dini, tapi saat ini apa yang terjadi malah ada disharmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini membuat upaya penanganan kasus Covid-19 di berbagai daerah tidak sinkron. Buktinya, bentrok antar pemerintah dan sipil justru terjadi.

“PPKM Darurat ini tidak jelas regulasinya. Sanksi bagi pelanggarnya tidak dijelaskan rinci. Padahal, besar harapan melalui kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali ini seharusnya dapat mencapai target penurunan kasus yang diharapkan,” ungkapnya.

Terbaru, perpanjangan masa PPKM Darurat ini malah justru dia nilai menambah kekhawatiran baru. Di mana pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat ini justru membuat mereka sengsara karena kehilangan mata pencaharian.

”Selain itu, juga muncul kekhawatiran baru misal dalam penyaluran bantuan sosial. Ini harus juga diawasi secara ketat,” tambahnya.

Dari realita tersebut tentu menjadi evaluasi penuh bagi pemerintah untuk lebih mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat yang patut diperhatikan.

Begitu pula, dia menambahkan, agenda penting pemerintah dalam mengakselerasi kebijakan meningkatkan pencapaian target testing, tracing, maupun percepatan vaksinasi yang diharapkan terlaksana secara konsisten.

“Sejarah memang membuktikan vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi. Tapi, di sisi lain, perlu ada upaya pemulihan kepercayaan rakyat untuk mendukung vaksinasi,” jelasnya.

Dan yang paling penting, dia mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar warga tidak mengalami keresahan akibat arus informasi yang simpang siur.

“Masyarakat juga sebagai komponen kecil negara diharapkan jangan sampai terkecoh dengan isu-isu Covid-19 tanpa terkonfirmasi,” ujarnya.

Dini berharap, ada kolaborasi penanganan Covid-19 ini dari semua elemen. Bahwa penting dalam situasi saat ini membangkitkan solidaritas kemanusiaan dan gotong royong dengan berbagai cara.

”Didukung dengan pentingnya mengolah pikiran positif oleh masyarakat, setidaknya dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19,” ujarnya.

  • Bagikan