KOTA MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang menyoroti nilai anggaran program makan bergizi gratis bagi pelajar yang hanya dipatok Rp10 ribu per porsi. Kini, Komisi D DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang mampu menggaet CSR perusahaan untuk menambah anggaran program tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyato menyampaikan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis harus benar benar memperhatikan standar nilai gizi. Sebab, sasaran program ini merupakan pelajar yang masih dalam masa tumbuh kembang.

“Jadi kebutuhan gizi yang sesuai standard itu setidaknya memenuhi kelayakan nilai gizi dengan memenuhi unsur protein dari hewani dan nabati. Lalu karbohidrat, buah buahan serta susu segar,” kata Eko, Kamis (6/2/2025).
Namun dia menyoroti anggaran program ini dari APBN yang informasinya hanya Rp 10 ribu per porsi. Baginya, dengan nilai tersebut masih belum memenuhi jika dipakai untuk porsi makanan bergizi sesuai standar dan harga makanan di Kota Malang.
“Kalau menurut saya, ini masih perlu penyesuaian. Setidaknya per porsi sekitar Rp13 RIBU atau Rp14 ribu lah,” tuturnya.
“Andai anggaran dari pemerintah pusat per porsi Rp10 ribuan. Berarti, Pemkot Malang harus bisa menyiapkan tambahan dana sekitar Rp3 Ribu-Rp4 ribu,” sambungnya.

Dia memandang bahwa penambahan anggaran itu bisa memanfaatkan dana CSR perusahaan perusahaan yang ada di Malang. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemkot Malang bisa menggaet CSR.
“Bisa lah Pemkot Malang mengambilkan dari bantuan CSR,” ujarnya.
Sejauh ini, Eko memandang bahwa program makan bergizi gratis masih belum masif digencarkan di seluruh wilayah. Kota/kabupaten juga masih menanti Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari pemerintah pusat.
BACA JUGA: Ketua DPRD Kota Malang Suarakan 6 Isu Strategis di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026
“Memang masih banyak daerah yang belum berani atau belum bisa melaksanakan program ini. Tentu ini hasil dari kunjungan kerja dan rakor kami di Komisi D DPRD Kota Malang dengan beberapa kota/kabupaten baik di Jatim maupun Jateng,” paparnya.
“Sejauh ini kan masih realisasi awal atau uji coba. Seperti di Kota Malang yang diterapkan di SDN 3 Lowokwaru beberapa waktu lalu,” tandasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: M Sholeh
Editor: Darmadi Sasongko