News  

Mensos Risma Janjikan Bantuan Modal Usaha untuk Warga Kabupaten Pasuruan

Mensos Risma. (Foto: Laoh Mahfud/Tugu Jatim)
Mensos Risma saat konferensi pers kunjungan kerja untuk memantau penyaluran BPNT dan PKH tahun 2021 di Kantor Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. (Foto: Laoh Mahfud/Tugu Jatim)

PASURUAN, Tugujatim.id – Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini menjanjikan bantuan modal usaha kepada puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Senin (21/02/2022). Mensos Risma ingin mengentaskan ketergantungan para penerima bantuan sosial.

Dalam kunjungan kerjanya untuk memantau penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dan progam keluarga harapan (PKH) tahun 2021 di Kabupaten Pasuruan, Mensos Risma mengusulkan agar warga penerima bansos bisa mendapat bantuan jaminan sosial keluarga.  Menurut dia, program bantuan ini diharapkan mampu mendorong produktivitas warga dengan memberikan bantuan modal untuk mendirikan usaha. Jadi, nantinya warga yang selama ini menerima bansos bisa mandiri dan lebih sejahtera.

“Mereka kan secara fisik masih kuat bekerja. Kan sayang kalau mereka hanya hidup dengan menunggu bantuan saja. Jadi, ke depannya kami akan memberikan santunan agar bisa keluar dan mandiri dari penerima bansos,” ujar Risma.

Mantan wakil wali Kota Surabaya ini juga menyoroti masih adanya 5.448 KPM di Kabupaten Pasuruan yang belum menerima program BPNT atau program bantuan sembako. Untuk mempercepat penyaluran, Mensos Risma akan mengganti bantuan sembako dengan bantuan berupa uang tunai senilai Rp200 ribu untuk setiap KPM.

“Ini untuk percepatan bantuan karena penerima 2021 ini banyak yang belum tersalurkan, ada sekitar 5.000 lebih daftar kartu keluarga sejahtera (KKS),” ungkapnya.

Risma menargetkan agar Pemkab Pasuruan bisa menyelesaikan seluruh penyaluran bantuan BNPT ini dalam dua hari ke depan.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Abdul Mujib Imron mengungkapkan, penyaluran program BNPT 2021 sudah terdistribusikan kepada 124.614 KPM dari total 131.062 daftar penerima bantuan. Menurut dia, ada beberapa kendala yang menghambat penyalursn bantuan, mulai dari warga yang pindah domisili, warga yang meninggal, sakit, serta adanya data ganda. Selain itu, sejumlah warga juga sudah dinyatakan mampu sehingga sudah dihapus dari daftar penerima manfaat.

“Sekitar 5.448 KPM belum menerima bantuan, ada yang karena pindah, sudah meninggal, sudah mampu, data ganda, dan tidak hadir saat penyaluran. Mulai hari ini kami lakukan transaksi penyelesaian BPNT yang belum tersalurkan,” ujarnya.