THAILAND, Tugujatim.id – Tahun politik biasanya digunakan oleh partai politik atau politisi menyampaikan janji-janji di depan konstituen. Partai politik itu pun berlomba menggaet suara pemilih dengan melontarkan sejumlah ide atau gagasan. Tidak main-main, terkadang ide atau gagasan tersebut begitu bombastis.
Seperti yang terjadi di Thailand baru-baru ini. Dilansir dari Bangkok Post pada Jumat (07/04/2023), Partai Pheu Thai akan memberikan bantuan senilai 10.000 Baht kepada warga Thailand yang berusia 16 tahun atau lebih sebagai bentuk kebijakan ekonomi.
Partai politik tersebut menawarkan bantuan pada Rabu lalu (05/04/2023). Jika menjadi pemenang pada Pemilu 14 Mei 2023, mereka akan memberi bantuan 10.000 Baht bagi warga Thailand dalam bentuk kripto.
Paetongtarn Shinawatra selaku penasihat utama partai Pheu Thai mengatakan sebagai bentuk inovasi kepada publik, pemanfaatan teknologi blockchain dari kripto diharapkan mampu membawa peningkatan dan kemudahan transaksi luar negeri. Adaptasi kripto di beberapa negara lain diharapkan menjadi daya tarik kemudahan transaksi antara warga Thailand dengan warga negara lain karena selama ini transaksi ekonomi antar negara kebanyakan menggunakan mata uang dollar AS sebagai patokan.
Gagasan yang demikian termasuk menarik. Apalagi belum pernah ada rencana adopsi penggunaan kripto yang sedemikian besar. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah dari mana dana tersebut didapatkan dan bagaimana cara distribusinya.
Umumnya, token atau koin kripto gratis akan diberikan lewat mekanisme airdrop. Nah, airdrop sendiri adalah istilah yang mengacu pada pemberian kripto secara gratis dan dikirimkan ke berbagai alamat dompet mata uang kripto yang dituju.
Bank of Thailand, bank sentral Thailand sendiri masih membatasi transaksi kripto di bank-bank di Thailand. Karena sebelumnya, baik Bank of Thailand maupun Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand sempat khawatir akan potensi dari risiko kripto. Apalagi, belum ada regulasi khusus di Thailand yang mengatur tentang transaksi kripto yang melibatkan pemain industri kripto domestik maupun asing, termasuk perlindungan kerahasiaan data nasabah dan sistemnya.
Dengan demikian, meski ide atau gagasan dari partai politik Pheu Thai terdengar populis, nyatanya rencana tersebut masih terkendala dengan tata regulasi yang belum memadai.
