Oleh: Satriyo Panji Sadewo, Wakil Ketua 2 PC PMII Kota Malang

MALANG, Tugujatim.id – Kekacauan yang meletus di halaman Kantor Kecamatan Kedungkandang, dalam program Pasar Murah Kota Malang, Selasa pagi (10/03/2026). Ini menjadi sebuah potret kelam mengenai bagaimana sebuah program bantuan sosial yang memiliki niat mulia dapat berubah menjadi bencana keselamatan publik akibat lemahnya perencanaan teknis dan manajemen risiko.

You might also like

Menakar Dua Periode Gus Yahya: Mungkinkah?

30/05/2026 8:27 PM

Tasyakuran 50 Tahun Pernikahan Surya Burhanuddin dan Sjenny Jamain, Penuh Kesan dan Menginspirasi

03/05/2026 7:42 PM

Ribuan warga yang sebagian besar telah mengantre sejak subuh di bawah terik matahari, terpaksa berdesakan hingga titik kulminasi kemarahan pecah saat stok paket sembako murah dinyatakan habis.

Insiden robohnya pagar kantor kecamatan, laporan mengenai warga yang terinjak-injak, hingga jatuhnya korban pingsan menunjukkan bahwa aspek keamanan dan martabat manusia terabaikan dalam eksekusi kebijakan ini. Fenomena ini bukan sekadar insiden lapangan biasa, melainkan sebuah manifestasi dari kegagalan birokrasi dalam mengantisipasi antusiasme massa yang sudah seharusnya dapat diprediksi melalui analisis data kependudukan dan tren ekonomi lokal.

Kegagalan ini menjadi semakin ironis mengingat insiden serupa telah memberikan sinyal peringatan pada pelaksanaan hari pertama di Kecamatan Lowokwaru, 9 Maret 2026, di mana antrean juga membeludak dan menyisakan banyak warga dalam kekecewaan.

Ketiadaan langkah mitigasi yang signifikan antara hari pertama dan kedua mencerminkan adanya inersia dalam tubuh Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag), yang lebih fokus pada aspek seremonial distribusi daripada keselamatan warga.

Disparitas Antara Kuota dan Realitas Sosial

Salah satu akar masalah utama dalam kekacauan Pasar Murah Kota Malang adalah ketidaksesuaian yang sangat tajam antara alokasi bantuan dengan jumlah penduduk yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah Kota Malang hanya menyediakan 1.300 paket sembako per kecamatan.

Jika angka ini dikalikan dengan lima kecamatan, total paket yang tersedia hanyalah 6.500 unit. Namun, apabila data ini disandingkan dengan statistik kemiskinan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, tampak jelas bahwa kuota tersebut hanyalah “setetes air di tengah padang pasir” yang tidak akan pernah mampu meredam gejolak permintaan masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat celah yang sangat besar antara jumlah penduduk miskin (34.410 jiwa) dengan total paket sembako (6.500 paket). Artinya, hanya sekitar 18,8% dari kelompok masyarakat miskin yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari program ini.

Dalam situasi di mana bantuan sangat terbatas namun akses dibuka secara umum hanya dengan syarat KTP, maka hukum rimba ekonomi mulai berlaku artinya siapa yang lebih kuat fisiknya dan siapa yang datang lebih awal, dialah yang mendapatkan subsidi. Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ibu rumah tangga dengan anak kecil secara otomatis tersisih dari kompetisi fisik ini.

Ketiadaan verifikasi sosial yang ketat membuat program ini kehilangan ketajaman sasarannya. Ketika mekanisme akses hanya berbasis pada domisili kecamatan tanpa melihat strata ekonomi, masyarakat kelas menengah bawah yang lebih memiliki mobilitas tinggi ikut berebut kuota yang seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat miskin ekstrem. Potensi masalah kebijakan muncul ketika “inclusion error” (masyarakat yang tidak berhak ikut menikmati) menjadi sangat tinggi, sementara “exclusion error” (masyarakat yang berhak namun tidak mendapatkan) justru mendominasi lapangan. Tanpa sistem undangan atau prioritas berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), program pasar murah ini lebih menyerupai ajang promosi populis daripada upaya perlindungan sosial yang terukur.

Evaluasi Manajemen Kerumunan dan Perencanaan Logistik

Kericuhan di Kedungkandang membuktikan bahwa perencanaan acara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat lemah dari sisi pengendalian massa. Antusiasme warga yang tinggi sering kali dijadikan “kambing hitam” oleh pejabat publik untuk menutupi ketidaksiapan manajerial. Padahal, dalam teori manajemen kerumunan, tingginya antusiasme massa adalah variabel konstan yang seharusnya sudah masuk dalam perhitungan risiko sejak awal, terutama ketika terdapat selisih harga yang sangat signifikan (subsidi Rp100.000 per paket).

Kelemahan perencanaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek teknis di lapangan. Pertama, sistem antrean yang diterapkan adalah “siapa cepat dia dapat” tanpa adanya pembagian waktu (shif) atau zonasi antrean. Hal ini mendorong warga untuk berkumpul secara masif pada waktu yang bersamaan, menciptakan tekanan fisik pada infrastruktur lokasi. Robohnya pagar Kantor Kecamatan Kedungkandang adalah bukti konkret bahwa fasilitas publik tersebut tidak dirancang untuk menahan beban dorongan dari ratusan atau ribuan orang yang frustrasi.

Kedua, kesiapan petugas di lapangan tampak tidak memadai untuk melakukan komunikasi krisis. Kericuhan semakin memuncak justru ketika pengumuman mengenai habisnya stok dilakukan secara mendadak kepada massa yang sudah menunggu selama jam-jam yang melelahkan. Dalam standar operasional prosedur (SOP) pengamanan kegiatan publik, transparansi informasi mengenai sisa kuota harus diberikan secara berkala melalui pengeras suara atau papan informasi digital, sehingga warga yang berada di ujung antrean tidak terus menaruh harapan palsu yang berujung pada kemarahan kolektif. Kelemahan komunikasi ini menciptakan kekosongan informasi yang kemudian diisi oleh agitasi dan kepanikan warga.

Risiko Keselamatan Masyarakat dan Pengabaian Standar Keamanan Publik

Aspek keselamatan masyarakat dalam program pasar murah di Malang ini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Laporan mengenai warga yang terinjak-injak dan pingsan di Kedungkandang mencerminkan pengabaian terhadap standar keselamatan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah besar. Bagi kelompok lansia, lingkungan antrean yang kompetitif dan berdesakan seperti ini adalah ancaman langsung terhadap kesehatan mereka.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara pengamanan kegiatan publik, penyelenggara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keselamatan peserta. Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah seolah-olah hanya memindahkan pasar tradisional ke halaman kantor kecamatan tanpa mempertimbangkan kapasitas daya tampung dan sirkulasi udara. Berikut adalah elemen keselamatan publik yang terabaikan dalam insiden tersebut:

1. Daya Tampung Lokasi (Capacity Management): Area halaman kantor kecamatan yang terbatas dipaksa menampung ribuan orang, yang secara fisik melanggar batas aman kepadatan massa.
2. Fasilitas Medis Darurat: Tidak terlihat adanya ambulans yang siaga atau posko kesehatan yang memadai di titik-titik krusial antrean untuk menangani warga yang mengalami sesak napas atau pingsan.
3. Manajemen Lingkungan Antrean: Warga dibiarkan mengantre di bawah terik matahari tanpa adanya tenda peneduh atau akses air minum yang mudah dijangkau, yang pada akhirnya meningkatkan risiko stres panas (heat stress) dan dehidrasi, terutama saat bulan

Penerapan standar keselamatan publik tidak boleh dianggap sebagai biaya tambahan yang membebani anggaran, melainkan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warga negara. Kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi warga untuk mendapatkan bantuan sosial adalah sebuah ironi kebijakan yang sangat dalam. Pemerintah seharusnya menerapkan sistem pendaftaran terlebih dahulu atau distribusi yang tersebar di titik-titik kecil (seperti tingkat RT-RW) guna menghindari penumpukan massa di satu lokasi sentral yang rawan konflik fisik.

Mekanisme Distribusi

Mekanisme distribusi yang hanya mensyaratkan fotokopi KTP sesuai domisili kecamatan adalah bentuk simplifikasi birokrasi yang justru memicu ketidaktepatan sasaran. Meskipun pemerintah menerapkan sistem tinta jari untuk mencegah pembelian ganda, sistem ini tidak mampu memverifikasi apakah pembeli tersebut memang layak menerima subsidi atau tidak. Sebagai instrumen seleksi, KTP hanya berfungsi secara geografis, namun buta secara sosiologis.

Potensi masalah yang muncul dari mekanisme ini adalah “crowding out” di mana kelompok masyarakat yang lebih mampu namun agresif dapat dengan mudah menggeser kelompok masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan fisik atau waktu. Analisis kebijakan publik menunjukkan bahwa tanpa adanya verifikasi sosial melalui kartu bantuan khusus atau basis data DTKS, subsidi Rp100.000 per paket akan menjadi target “perburuan rente” oleh masyarakat umum. Hal inilah yang memicu ledakan jumlah peserta hingga melampaui kuota

1.300 paket, karena semua orang yang memiliki KTP kecamatan merasa memiliki hak yang sama untuk mengantre.

Kelemahan seleksi ini juga menciptakan ketidakpastian bagi warga. Karena tidak ada kepastian siapa yang akan dilayani (tidak ada nomor antrean atau kupon yang dibagikan sebelumnya), warga merasa harus datang sedini mungkin untuk mengamankan posisi. Perilaku ini secara kolektif menciptakan kerumunan yang tidak terkendali sejak pagi buta. Jika pemerintah menggunakan sistem undangan berbasis data warga prasejahtera, maka jumlah orang yang datang akan sama dengan jumlah paket yang tersedia, sehingga kericuhan akibat “kehabisan stok” dapat sepenuhnya dihilangkan.

Kegagalan Perencanaan: Sebuah Patologi dalam Program Bantuan Pemerintah

Mengapa kegagalan perencanaan yang begitu fatal dapat terjadi dalam program rutin pemerintah? Secara teoritis, terdapat beberapa faktor penyebab. Pertama adalah orientasi pada “output” fisik daripada “outcome” sosial. Pemerintah daerah sering kali merasa sukses jika 1.300 paket terjual habis dalam waktu singkat, tanpa memedulikan proses bagaimana paket tersebut sampai ke tangan warga. Kesuksesan distribusi diukur secara kuantitatif, bukan secara kualitatif terkait keamanan dan kepuasan masyarakat.

Kedua, adanya fenomena “administrative myopia” atau rabun jauh administratif, di mana penyelenggara gagal melihat risiko jangka panjang dari keputusan teknis yang mereka ambil. Penyelenggara di Kedungkandang tetap melanjutkan mekanisme yang sama dengan Lowokwaru meskipun sudah ada tanda-tanda kegagalan di hari pertama. Hal ini menunjukkan lemahnya budaya evaluasi dan responsivitas terhadap perubahan situasi di lapangan. Keputusan untuk menunda pasar murah di tiga kecamatan lain (Klojen, Blimbing, dan Sukun) adalah tindakan “emergency exit” yang membuktikan bahwa pemerintah pun menyadari bahwa sistem yang mereka bangun memang cacat secara fundamental.

Kegagalan ini juga mencerminkan kurangnya koordinasi antara dinas teknis (Diskopindag) dengan aparat keamanan di tingkat wilayah. Jika manajemen massa dianggap sebagai prioritas, maka pelibatan Satpol PP dan kepolisian seharusnya tidak hanya untuk menjaga gerbang, tetapi untuk mengatur arus massa sejak radius beberapa ratus meter dari lokasi. Lemahnya perencanaan ini akhirnya menempatkan petugas di lapangan pada posisi yang sulit dan berbahaya saat harus menghadapi massa yang emosional.

Penutup Reflektif: Menuju Tata Kelola Bantuan yang Manusiawi

Peristiwa pasar murah di Kota Malang yang berakhir chaos harus menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola bantuan sosial di masa depan. Pemerintah daerah tidak boleh lagi terjebak dalam pola-pola pembagian bantuan yang kuno, tidak efisien, dan berbahaya bagi keselamatan publik. Mengelola bantuan untuk rakyat miskin tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang justru merendahkan martabat mereka, memaksa mereka berebut fisik hanya untuk mendapatkan 5 kilogram beras, 2 liter minyak goreng, dan gula.

Penting bagi Pemerintah Kota Malang untuk segera melakukan modernisasi mekanisme distribusi. Penggunaan kupon yang dibagikan melalui RT/RW berdasarkan data kemiskinan yang terverifikasi, atau pemanfaatan teknologi digital untuk pendaftaran bantuan, dapat menjadi solusi permanen guna menghilangkan antrean fisik yang berisiko. Selain itu, transparansi mengenai jumlah kuota dan kriteria penerima harus dipublikasikan secara luas jauh sebelum acara dimulai agar tidak timbul ekspektasi liar di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, sebuah kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang menempatkan keselamatan dan kenyamanan warga sebagai hukum tertinggi. Program bantuan sosial yang tepat sasaran, aman, dan manusiawi adalah cermin dari keberhasilan pemerintah dalam melayani rakyatnya dengan profesionalisme dan empati. Jangan sampai jargon “Mbois Berkelas” yang diusung oleh pemerintah kota hanya menjadi slogan hampa di atas reruntuhan pagar kecamatan dan kekecewaan warga yang terabaikan. Pelajaran dari Kedungkandang adalah sebuah pengingat bahwa di balik angka-angka statistik inflasi, ada nyawa dan martabat manusia yang harus dijaga dengan perencanaan yang matang dan tanggung jawab yang penuh. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id

Editor: Dwi Lindawati