MOJOKERTO, Tugujatim.id – Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dari wilayah Kota ke Kabupaten terus bergulir. Setidaknya, sudah tiga kecamatan yang diusulkan menjadi Pusat Pemerintahan.
Dari ketiga usulan ini, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengaku sudah mendapat titik lokasi untuk segera direalisasi.
Namun, Bupati Al Barra belum merinci kecamatan mana yang nantinya menjadi komplek kantor Bupati yang baru.
“Alhamdulillah kami sudah menentukan lokasinya, untuk pusat pemerintahan yang baru. Kami sudah komitmen penuh untuk pemindahan (pusat pemerintahan) itu,” katanya, Minggu (11/05/2025).
Tiga kecamatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk pemindahan tersebut adalah Sooko, Pacet dan Mojosari. Sedangkan, segala dokumen yang dibutuhkan untuk wacana tersebut sudah dikirim oleh pemerintah setempat kepada pemerintah pusat.
“Satu dari tiga lokasi itu sudah kami tentukan. Sudah menjadi pilihan yang pasti untuk pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baru,” tegas Bupati Al Barra.
Sementara, Pusat Pemerintahan baru yang dimaksud nantinya akan menggunakan lahan atau aset milik pemerintah pusat dan provinsi. Dengan demikian tidak diperlukan upaya pembebasan lahan, melainkan melalui skema tukar guling.
“Secara prinsip kami mencari skema yang paling pas untuk percepatan pemindahan pusat pemerintahan ini,” tutur Bupati Al Barra.
BACA JUGA: Titik Shelter Trans Jatim Koridor VI Mojokerto yang Segera Dilaunching
Seperti diketahui, pemindahan pusat pemerintahan menjadi salah satu program andalan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Pasalnya, pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto hingga kini masih berada di wilayah Kota Mojokerto.
“Sebab pertimbangan ekonomi. Bila pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah kabupaten, kami yakin bisa berdampak positif terutama untuk perekonomian masyarakat,” terang Bupati Al Barra.
Masih kata Bupati Al Barra, pemindahan pusat pemerintahan diyakini dapat menumbuhkan perekonomian. Pertumbuhan yang dimaksud Gus Barra seperti lokasi usaha yang bakal banyak bermunculan.
“Perputaran ekonomi di wilayah sendiri akan memberi efek pada pendapatan asli daerah. Selama ini pusat pemerintahan ada di wilayah lain, tentu ekonominya berdampak pada wilayah tersebut. Maka harus dipindah ke wilayah sendiri,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Darmadi Sasongko
