MALANG, Tugujatim.id – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Malang selama empat tahun belakangan membuat pertumbuhan ekonomi melejit naik. Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang, Ir H Sofyan Edi Jarwoko dinilai berhasil membantu menjaga stabilitas ekonomi di mana dunia sedang dilanda virus Covid-19.
Selama hampir lima tahun, sejumlah rapor indikator kinerja makro dengan nilai memuaskan berhasil diraih Kota Malang. Terutama selama proses pembangunan di 2022.
Salah satunya pada sektor ekonomi. Ekonomi Kota Malang tahun ini sukses melambung hingga 6,32 persen. Angka itu melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,34 persen.
Capaian yang sama bahkan pernah diraih pada 2010 silam. Artinya, Pemkot Malang berhasil mengatasi berbagai tantangan berat, termasuk badai pandemi Covid-19, dengan sangat baik.
Menjadi hal yang membanggakan pula, kala realisasi pertumbuhan ekonomi itu melampaui target pembangunan 2023 sebesar 5,80 persen dalam tempo setahun lebih cepat.
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini menyebut di 2018 dan 2019, sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Kota Malang ada di angka 5,72 dan 5,73 persen.
Saat pandemi menghantam di 2020, laju perekonomian melemah hingga -2,26 persen. Di 2021 naik signifikan menjadi 4,21 persen dan 2022 menembus angka 6,32 persen.
Erny melanjutkan, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Nilai ekonomi di Kota Malang pada 2022 adalah Rp84,8 triliun.
Sektor perdagangan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 2,1 persen.
“Terkendalinya pandemi Covid-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat telah mendorong perbaikan ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2022 mencapai titik tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir,” kata Eny.
Sutiaji mengatakan, pertumbuhan ekonomi ini merupakan buah kolaborasi pemulihan ekonomi. Mulai dari pembangunan Malang Creative Center (MCC) dengan fasilitasi berbagai program ekosistem 17 subsektor ekonomi kreatif.
Kehadiran MCC kian memantapkan langkah kota ini menjadi kota kreatif dunia. Terhitung hingga Juli 2023, sudah ada lebih dari seribu kegiatan oleh para insan kreatif yang dilaksanakan di MCC sejak soft launching pada Desember 2022 lalu.
Kemudian ada pula penguatan peran UMKM, revitalisasi pasar rakyat, pengembangan destinasi pariwisata, penciptaan ekosistem usaha yang menarik investasi, hingga reformasi birokrasi.
“Lewat kolaborasi ini kita bangun terus kemandirian dan ketangguhan. Agar apa yang sudah dicapai bisa berkelanjutan. Dari Malang Untuk Indonesia dan Dunia,” tegasnya.
Di sisi lain, guna mengupayakan pertumbuhan ekonomi, Sutiaji mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Pada tahun 2023, APBD Kota Malang mencapai Rp2,8 triliun, di mana Rp1,1 triliun di antaranya dialokasikan untuk UMKM,” sambung Sutiaji.
Hal ini dibarengi dengan adanya dua kebijakan yang dikeluarkan untuk pemberdayaan UMKM, yaitu menargetkan 40 persen anggaran belanja daerah mengalir ke UMKM.
Serta, mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Malang untuk membeli kebutuhan dari UMKM. Baik melalui aplikasi Malpro (Malang Beli Produk Lokal) atau E-Katalog yang difasilitasi Bagian Layanan dan Pengadaan (BLP) Setda Kota Malang.
“Pemkot Malang juga menargetkan 20 ribu pelaku usaha mendaftar di aplikasi E-Katalog pada tahun 2023, meningkat dari 5.000 UMKM yang terdaftar saat ini,” tambah dia.
Alhasil, beberapa prestasi berhasil ditorehkan. Di antaranya Pemkot Malang meraih peringkat pertama di kategori pemerintah kabupaten/kota dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) dalam Penghargaan E-Purchasing Tahun 2022 Pemprov Jawa Timur.
Pemkot Malang tercatat telah melakukan transaksi pada Jatim Bejo senilai Rp67.082.500.435,00 pada 2022. Nilai ini jauh di atas Kota Kediri dan Kabupaten Malang sebagai peringkat kedua dan ketiga dengan total nilai transaksi pada kisaran Rp35 miliar dan Rp21 miliar.
Sutiaji bahkan menerima penghargaan di ajang Indonesia Awards 2023 untuk kategori Excellent Awards for Strategic Initiative berkat inovasi cemerlangnya, Malang Creative Center.
Disusul penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di 2023.
Modernisasi Pasar Selama 5 Tahun Terakhir
Modernisasi pasar juga menjadi konsen Sutiaji. Pengelolaan pasar tradisional yang baik tentu saja berbanding lurus terhadap perekonomian di Kota Malang. Revitalisasi tak hanya soal pembenahan bangunan secara fisik, namun juga non-fisik hingga berstandar SNI.
Setidaknya sudah ada 16 dari total 26 pasar rakyat yang berhasil direvitalisasi dan dimodernisasi di era kepemimpinan Sutiaji pada 2018-2023. Pasar-pasar itu adalah Pasar Klojen, Pasar Gadang Lama, Pasar Bunul, Pasar Sukun, Pasar Sawojajar, Pasar Mergan, Pasar Kasin, Pasar Kedungkandang, Pasar Madyopuro, Pasar Kota Lama, Pasar Lesanpuro, dan Pasar Kedungkandang.
Sedangkan yang sedang proses pelaksanaan di 2023 ini ada tiga pasar yakni Pasar Wilis, Pasar Kebalen, dan Pasar Madyopuro
Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyampaikan, sudah sekitar 70 persen pasar rakyat di Kota Malang telah menggunakan sistem digital untuk transaksinya.
“Ini kunci pasar di Kota Malang menjadi percontohan. Makanya pasar-pasar di kota harus terus diperbaiki, sehingga tidak ada lagi pasar yang lantainya masih tanah, kotor dan becek. Kota Malang harus menuju pasar bebas becek,” ucapnya.
Merekap Dampak Program Ojir oleh Sutiaji
Program kolaborasi Ojo Percoyo Karo Rentenir (Ojir) yang digawangi Sutiaji bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Malang berkolaborasi bersama OJK Malang, BPR Tugu Artha, Baznas Kota Malang, serta Jamkrida banyak dimanfaatkan masyarakat yang terjerat utang rentenir.
Berkat inovasi itu, Kota Malang meraih penghargaan Inovasi Terbaik dalam Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir pada TPAKD Award 2020.
Termasuk, Sutiaji yang menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Inklusi Keuangan Tingkat Kabupaten/Kota, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021.
Alhasil, program ini menjadikan Kota Malang sebagai percontohan untuk daerah lain lantaran dinilai berhasil membungkam rentenir atau bank titil untuk tidak mengelabui masyarakat.
Direktur Utama PT BPR Tugu Artha Sejahtera, Nyimas Nunin Anisah Baidury mengatakan, total jumlah uang yang telah disalurkan kepada nasabah yakni Rp1,57 miliar dengan menjangkau lebih dari 310 nasabah per bulan Juni 2023 sejak diluncurkan pada akhir 2019.
Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri mengatakan, untuk dapat memanfaatkan program tersebut, masyarakat cukup datang ke kantor BPR Tugu Artha untuk mengajukan pembiayaan Ojir. ”Tentunya akan dilakukan analisis lebih lanjut oleh BPR Tugu Artha, sesuai SOP program Ojir,” katanya.
Syarat utama mengikuti program tersebut yakni warga Kota Malang yang memiliki usaha minimal skala kecil. Hal ini disertai bukti pinjaman kepada rentenir, melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kecamatan. Selain itu, nasabah juga perlu membawa fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, dan fotokopi surat nikah.
”Jika layak dan memenuhi persyaratan, masyarakat yang terjerat rentenir tadi dapat dibiayai melalui program Ojir,” jelas dia.
Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Sutiaji Dalam 5 Tahun Terakhir
Tingkat inflasi Kota Malang dalam lima tahun terakhir cukup terkendali. Berdasarkan Data BPS Inflasi Tahun Kalender di Kota Malang, inflasi di 2018 sebesar 2,98 persen, di 2019 sebesar 1,93 persen, di 2020 mencapai 1,45 persen, inflasi 2021 sebesar 1,75 persen, dan inflasi 2022 mencapai 6,45 persen seiring dengan melandainya pandemi Covid-19.
Dengan demikian, selama 2022, inflasi Kota Malang tercatat lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 6,52 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Samsun Hadi menyampaikan bahwa inflasi periode Desember 2022 salah satunya didorong oleh kenaikan harga yang terjadi di berbagai kelompok pengeluaran. Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga beras yang terjadi, baik di tingkat penggilingan maupun tingkat konsumen.
Meski begitu, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penguatan koordinasi TPIP. Targetnya menjaga level inflasi berada dalam rentang sasaran 3,0 persen + 1 persen.
Tentu, Pemkot Malang bergerak cepat mengantisipasi dampak yang kemungkinan muncul. Pengendalian ini tak lepas dari pendekatan mikro yang dilakukan melalui kolaborasi kebijakan yang efektif dari stakeholder terkait di bawah arahan Sutiaji.
Mulai jajaran perangkat daerah di Pemkot Malang, Bulog, BPS, Bank Indonesia, OJK, dan instansi lain yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) getol melakukan pendekatan-pendekatan meminimalisir dampak inflasi.
Alhasil, antisipasi yang dilakukan dengan koordinasi dan pemantauan di tempat perbelanjaan terbilang cukup efektif menenangkan pasar. Informasi dan literasi juga terus diberikan agar tidak ada permainan pasar untuk memanfaatkan peluang yang ada.(ads)
Reporter: Feni Yusnia
Editor: Lizya Kristanti
