JEMBER, Tugujatim.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jember menyuarakan keprihatinan atas rendahnya partisipasi Wakil Bupati Djoko Susanto dalam kegiatan sidang resmi. Berdasarkan pencatatan, dari total 13 sidang paripurna yang berlangsung selama 2025, Wabup Djoko hanya menghadiri dua pertemuan.
Juru bicara Fraksi PKB Nurhuda Candra Hidayat mengatakan, keluhan yang diutarakan dalam sesi pandangan akhir pada sidang Kamis (07/08/2025) mencerminkan suara rakyat.
Baca Juga: 13 Kali Ketidakhadiran Wabup Djoko Susanto di Rapat Paripurna DPRD Jember Jadi Sorotan
“Masyarakat kerap mempertanyakan keberadaan Wakil Bupati dalam berbagai kegiatan formal, tidak terkecuali sidang paripurna,” ungkapnya saat dikonfirmasi pada Jumat (08/08/2025).
Nurhuda menjelaskan, pihaknya telah memeriksa daftar undangan yang didistribusikan DPRD untuk setiap sidang paripurna. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa meskipun surat undangan secara formal ditujukan kepada bupati, namun dalam keterangan tambahan disebutkan bahwa Wakil Bupati juga diminta menghadiri acara tersebut.
Bantah Kritik Bersifat Personal
Fraksi PKB memandang sidang paripurna sebagai agenda vital yang mempertemukan pihak eksekutif dan legislatif untuk merancang regulasi strategis. Absennya Wabup Djoko, menurut Nurhuda, mengakibatkan bupati kehilangan mitra dalam menanggapi masukan dari berbagai fraksi.
“Khususnya ketika membahas draft peraturan daerah, peran wakil bupati sangat dibutuhkan,” paparnya.
Nurhuda membantah tuduhan bahwa kritik mereka bersifat personal. Dia menekankan bahwa semua evaluasi didasarkan pada fakta dan penelusuran yang mendalam.
“Mustahil kami memberikan penilaian tanpa landasan yang kokoh. Rakyat mengharapkan Wakil Bupati terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan,” tegasnya.
Menanggapi klaim Djoko yang menyatakan tidak pernah menerima undangan, Nurhuda menjelaskan hasil pengecekan mereka.
“Berdasarkan penelusuran, dalam beberapa surat undangan yang dikirimkan kepada bupati, terdapat keterangan eksplisit bahwa wakil bupati juga diharapkan hadir,” jelasnya.
PKB mengharapkan peningkatan keterlibatan Wabup Djoko dalam agenda-agenda strategis, seperti pembahasan anggaran daerah, revisi anggaran, serta penyusunan peraturan daerah.
“Kami berharap pola ketidakhadiran ini tidak berlanjut hingga berakhirnya periode jabatan,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
