MALANG, Tugujatim.id – Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi menjadi kendala bagi siswa di Kota Malang, Jawa Timur. Keberadaan sekolah jenjang SMP dan SMA yang belum merata di Kota Malang ditengarai menjadi penyebab sulitnya siswa menembus jalur zonasi itu.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan bahwa kendala itu disampaikan oleh masyarakat dan sejumlah tokoh masyarakat yang ada di wilayah Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, dalam Serap Aspirasi Anggota DPRD Kota Malang yang digelar pada Jumat (24/3/2023).
“Mereka mengeluhkan soal pendidikan di SMP dan SMA, yakni tentang kebijakan zonasi yang membuat (anak-anak) mereka kesulitan menembus atau masuk sekolah,” ucapnya, pada Sabtu (25/3/2023).
Menurutnya, wilayah Tlogomas dan sekitarnya memang masih minim adanya sekolah, terutama jenjang SMP dan SMA. Kebijakan sistem zonasi membuat para siswa Tlogomas dan sekitarnya mengalami kesulitan untuk masuk ke sekolah di wilayah luar Tlogomas.
“Mereka berharap ada sekolah di situ, terutama SMP. Misal di sekitar Tlogomas seperti di Dinoyo, Merjosari, Landungsari, dan Tlogomas sendiri. Wilayah-wilayah itu kan siswanya juga kesulitan, jadi mereka berharap ada sekolah di sana,” paparnya.
Made berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang untuk meminta peta keberadaan sekolah, baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Malang.
“Masyarakat juga mengusulkan kalau sekolah swasta di wilayah tersebut diakuisisi oleh pemerintah menjadi sekolah negeri. Seperti di Wahid Hasim kan informasinya kekurangan murid,” ucapnya.
“Sehingga setiap tahun masyarakat tidak bingung mencarikan sekolah untuk anak-anaknya, karena memang sebaran sekolah di Kota Malang belum merata. Jadi itu akan jadi masalah tiap tahun kalau pakai sistem zonasi,” imbuhnya.
Menurutnya, kebijakan sistem zonasi harusnya diterapkan ketika keberadaan sekolah di Kota Malang sudah merata di masing-masing kelurahan atau kecamatan. Padahal, permasalahan ini sudah sering ditemui. “Setiap kami reses pasti muncul masalah ini, pasti ada keluhan tentang kesulitan mencari sekolah karena sistem zonasi ini,” ungkapnya.
Dia berharap Disdikbud Kota Malang menambah kuota jalur lain, seperti jalur afirmasi atau jalur prestasi. Dengan demikian, tidak ada kendala siswa di Kota Malang kesulitan mencari sekolah.
“Jadi tidak 90 persen zonasi. Mungkin nanti karena sekolah belum ada, kami akan usulkan pengurangan jatah jalur zonasi, lalu ditambah jalur prestasinya, sehingga siswa berprestasi walaupun jauh bisa tetap mendapatkan akses sekolah sesuai keinginannya,” ucapnya.
Selain soal pendidikan, Made juga mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang permasalahan banjir di wilayah Tlogomas. Warga sudah mengusulkan pembangunan drainase. “Ternyata drainase yang mereka ajukan itu masuk wilayah wewenang provinsi, sehingga sulit terealisasi. Kami akan coba lihat proposalnya untuk kami bawa langsung ke PUPR Provinsi Jatim,” tandasnya.