JOMBANG, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang baru berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap PT Sumber Graha Sejahtera (SGS). Hal ini usai ratusan buruh PT SGS melakukan aksi demo imbas kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Seperti janjinya, ratusan buruh pabrik plywood PT SGS Jombang akhirnya turun ke jalan dan menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemkab Jombang pada Selasa (23/06/2026). Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap rencana PHK yang diklaim berdampak terhadap lebih dari seribu tenaga kerja.
Baca Juga: Ribuan Karyawan PT SGS Jombang Terancam PHK, Serikat Buruh Buka Posko dan Siapkan Aksi ke Jalan
Buruh PT SGS demo menggelar orasi secara bergantian sambil membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan agar keputusan PHK dicabut dan pemerintah daerah segera turun tangan mencari solusi atas persoalan yang membelit perusahaan.
PHK Dianggap Menyalahi Prosedur
Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) Hadi Purnomo menjelaskan bahwa sebagian besar peserta aksi adalah karyawan yang masa kerjanya akan diakhiri perusahaan tepat pada 30 Juni 2026.
Namun, yang membuatnya pihaknya geram, proses pergantian tenaga kerja justru sudah berjalan sebelum prosedur PHK resmi diselesaikan.
“Mereka dijadwalkan selesai bekerja akhir bulan ini. Ironisnya, posisi mereka sudah diisi pekerja outsourcing, bahkan sebelum proses PHK tuntas. Ini jelas melanggar aturan ketenagakerjaan yang berlaku,” tegas Hadi di depan massa aksi.
Hadi menegaskan, Pemkab Jombang tidak bisa bersikap setengah hati terhadap situasi ini. Menurut dia, membiarkan ribuan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu bersamaan sama saja dengan mengabaikan ancaman lonjakan angka pengangguran di Kota Santri.
“Kami menagih tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau kemarin ada penghargaan soal keberhasilan menekan angka pengangguran, seharusnya hari ini pemerintah lebih peka ketika ribuan pekerja justru terancam kehilangan mata pencaharian,” ujarnya lantang.
Tidak cuma itu, pihaknya juga menyoroti peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jombang yang dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di PT SGS.
Dia menegaskan bahwa aksi demonstrasi tidak masih bakal terus berlanjut jika tuntutan mereka tidak ditanggapi serius. Hadi bahkan menyatakan kesiapannya untuk mendirikan tenda permanen di depan kantor pemerintah maupun di lingkungan perusahaan sampai ada kejelasan nyata.
Pemkab Jombang Bakal Sidak Perusahaan
Aksi tersebut akhirnya ditemui Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid, ditemani Kepala Disnaker Jombang Isawan Nanang Risdianto, kapolres Jombang, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak perusahaan.
Setelah berdialog, Salmanudin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan disnaker untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna menindaklanjuti tuntutan para buruh.
Baca Juga: Demo Buruh di Jombang, Protes PHK Sepihak dan Skema Pesangon PT SGS
“Kami meminta langkah-langkah konkret segera diambil untuk merespons apa yang disampaikan para pekerja,” ujarnya.
Pemkab Jombang juga berencana melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke PT SGS. Namun, rencana tersebut masih menunggu izin dari Bupati Jombang.
“Kami akan terus memantau dan berupaya meminimalkan dampak yang ada. Warga Jombang yang terdampak tidak akan kami abaikan,” pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Anang Panca Kurniawan
Editor: Dwi Lindawati
