SURABAYA, Tugujatim.id – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya dan sekitarnya turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Jatim, Senin (17/02/2025). Mereka tergabung dari berbagai aliansi mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasil pantauan langsung, mahasiswa yang hadir terlihat dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UPN Veteran Jatim, hingga UIN Sunan Ampel (Uinsa) mengenakan almamater masing-masing, membanjiri ruas jalan di sekitar gedung DPRD Jatim.
Baca Juga: Daftar 17 Anggota DPRD Jatim Periode 2019-2024 yang Diperiksa KPK Terkait Korupsi Danah Hibah Pokmas
Tampak pula, bendera organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berkibar di tengah massa aksi yang berapi-api.
Koordinator Lapangan aksi sekaligus Ketua BEM Unair Aulia Thaariq Akbar menegaskan, aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai meresahkan dan menindas rakyat.
“Kami muak melihat hak-hak rakyat dirampas atas nama efisiensi, sementara kepentingan elite terus diutamakan. Ini mencederai cita-cita reformasi,” ujar Atha.
Isi 10 Tuntutan Utama dalam Aksi Demo di Gedung DPRD Jatim:
1. Menolak efisiensi anggaran pendidikan yang dianggap mengancam masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
2. Menuntut hak-hak dosen yang tertunda, seperti Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN, serta memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
3. Meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis, mempertanyakan efektivitas, transparansi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
4. Menolak izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, karena dianggap merusak lingkungan akademik dan mencederai independensi perguruan tinggi.
5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI yang berpotensi membatasi peran masyarakat dalam pengawasan terhadap legislatif dan melemahkan demokrasi.
6. Menolak revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan yang dinilai memperlebar kewenangan kejaksaan hingga berpotensi menciptakan “absolute power” dalam peradilan.
7. Menuntut evaluasi pembangunan IKN, mempertanyakan kejelasan dan keberlanjutannya.
8. Mendesak reforma agraria sejati, termasuk pencabutan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap merugikan rakyat, seperti proyek Surabaya Waterfront Land.
9. Menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
10. Menghapuskan peran TNI/Polri dalam sektor sipil, karena dianggap menyimpang dari cita-cita reformasi.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat ratusan aparat keamanan dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim.
Baca Juga: 120 Anggota DPRD Jatim Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Ini Daftarnya
“Kami akan terus bergerak sampai tuntutan ini didengar. Reformasi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir elite!” pekik seorang mahasiswa dalam aksi tersebut.
Tentunya, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa Jawa Timur tidak tinggal diam melihat kebijakan yang mereka anggap menyimpang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Layla Aini
Editor: Dwi Lindawati
