MALANG, Tugujatim.id – Puluhan sopir angkutan kota (angkot) dari berbagai paguyuban di Kota Malang menyampaikan penolakan terhadap rencana operasional Bus Trans Jatim Koridor 2 saat audiensi bersama DPRD Kota Malang, Kamis (16/07/2026). Mereka menilai rute yang direncanakan berpotensi berdampak pada keberlangsungan angkot yang telah beroperasi selama ini.
Audiensi yang berlangsung di gedung DPRD Kota Malang itu juga dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, para sopir meminta agar aspirasi mereka diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang merancang kebijakan Bus Trans Jatim.
Sebelumnya, Bus Trans Jatim Koridor 1 telah beroperasi melayani rute Terminal Hamid Rusdi hingga Terminal Kota Batu. Kini, Pemprov Jatim berencana membuka Koridor 2 dengan lintasan Terminal Talangagung, Kepanjen, menuju Terminal Hamid Rusdi hingga Terminal Arjosari, Kota Malang.
Sopir Angkot Nilai Rute Bersinggungan
Ketua Aliansi Sopir Angkot Kota Malang (ASAM), Bambang Kurniawan, mengatakan pihaknya menolak rencana operasional Koridor 2 karena lintasannya dinilai bersinggungan dengan trayek angkot yang sudah ada.
“Kami menolak karena sudah bersinggungan sekali dengan trayek kami. Jadi sangat merugikan buat transportasi angkutan kota. Kami tidak ingin bahwa persatuan dan kesatuan transportasi di Kota Malang ini akan pecah kembali,” ujarnya.
Menurut Bambang, pengembangan transportasi publik tetap perlu memperhatikan keberadaan angkot sebagai moda transportasi lokal. Ia menyebut angkot selama ini telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari hadirnya transportasi berbasis aplikasi hingga beroperasinya Bus Trans Jatim Koridor 1.
Usai audiensi, Bambang berharap DPRD Kota Malang dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemprov Jatim.
“Kami sepakat menolak adanya Koridor 2. Semoga ini dapat berlanjut ke provinsi, sehingga mengetahui penolakan ini,” katanya.
DPRD Siap Teruskan Aspirasi ke Pemprov
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, M Anas Muttaqin, menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi dari perwakilan paguyuban angkot yang hadir dalam audiensi.
“Kami dari DPRD Kota Malang akan segera meneruskan aspirasi ini kepada Pemprov Jatim selaku pemilik kebijakan,” tegasnya.
Anas berharap proses penyusunan Bus Trans Jatim Koridor 2 melibatkan seluruh paguyuban angkot yang berpotensi terdampak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai ada paguyuban yang tertinggal. Artinya dari proses komunikasi program tersebut hendaknya melibatkan semua paguyuban sehingga tidak ada yang miskomunikasi,” ujarnya.
Ia juga mengaku Komisi C DPRD Kota Malang belum menerima informasi secara utuh mengenai skema operasional Koridor 2. Menurutnya, pengembangan Trans Jatim diharapkan dapat berjalan selaras dengan keberadaan angkot melalui sistem transportasi yang saling terintegrasi.
“Trans Jatim ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola transportasi lokal kita agar bisa terintegrasi dan bersinergi dengan program-program yang ada,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menilai penyampaian aspirasi terhadap rencana kebijakan baru merupakan hal yang wajar. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak yang terdampak perlu terus dilakukan.
“Kalau kami ngikutin saja, ini kan bagian dari perbaikan transportasi publik. Tentu komunikasi untuk menuju kebaikan sangat diperlukan,” ujarnya.
Widjaja menambahkan, setelah Bus Trans Jatim Koridor 1 beroperasi, Pemerintah Kota Malang telah menyiapkan skema subsidi melalui program angkot pelajar gratis sebagai bentuk dukungan terhadap angkutan kota. Meski program tersebut belum berjalan, upaya itu disebut menjadi salah satu bentuk perhatian kepada angkot lokal.
“Kami di daerah pada prinsipnya tetap berupaya agar semua bisa berjalan baik untuk menuju perbaikan moda transportasi publik,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : M. Sholeh
Editor: Mochamad Abdurrochim
