TUBAN, Tugujatim.id – Fenomena harga gabah anjlok di bawah Rp6.500 per kilogram turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tuban. Karena itu dinilai perlu kebijakan hilirisasi gabah, sehingga tidak sepenuhnya harga ditentukan oleh mekanisme pasar.
Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono menilai, selain memastikan Bulog menyerap hasil panen sesuai ketentuan, Pemerintah Daerah juga perlu bergerak lebih jauh dengan mendorong hilirisasi gabah menjadi produk jadi.
“Kalau hanya bergantung pada mekanisme pasar, petani kita akan selalu jadi korban harga rendah,” tegas Joko Sarwono, Minggu (27/04/2025).
Joko yang kader Partai Gerindra ini tak memungkiri, fakta di lapangan menunjukkan gudang Bulog di Tuban, Bojonegoro, hingga Lamongan saat ini memang penuh. Kondisi ini menyebabkan banyak gabah petani terpaksa dibuang ke luar daerah dan harga gabah anjlok.
“Rata-rata gabah kita sekarang larinya ke Jawa Tengah karena gudang penuh,” ujarnya.
Namun, Joko menegaskan, keterbatasan gudang bukan berarti melepas tangan begitu saja. Tanggung jawab moral untuk menjaga nilai tukar petani. Sebagai solusi jangka panjang, Wabup Tuban mendorong strategi hilirisasi gabah di tingkat lokal. Ia berharap produksi tidak berhenti di tingkat gabah saja, melainkan diolah menjadi beras kemasan atau produk turunan lainnya.
“Kalau gabah sudah diproses jadi beras, apalagi dikemas, nilai tambahnya itu luar biasa. Petani nggak perlu jual murah di saat panen raya,” jelas Joko.
BACA JUGA: Petani Tuban Merintih: Untung Seribu pun Tak Sampai
Joko pun meminta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban untuk mulai memetakan program hilirisasi ini. Minimal, kata dia, daerah bisa memfasilitasi koperasi tani atau BUMDes untuk mengolah gabah menjadi beras lokal.
Joko menambahkan, arah kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Cadangan Pangan yang tengah dikaji penerapannya. Meski secara eksplisit tidak mengatur soal hilirisasi, namun semangat Perda itu mendukung penguatan nilai tambah produk pertanian.
BACA JUGA: Tuban Panen Raya, Wabup Dorong Pertanian Bengawan Solo Jadi Motor Swasembada
“Dalam Perda itu mungkin nggak disebutkan satu per satu, tapi arah kebijakannya jelas, kita ingin petani dapat keuntungan lebih besar dari apa yang mereka tanam,” tegasnya.
Terakhir, Joko mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah desa, kelompok tani, hingga lembaga keuangan lokal untuk bahu-membahu mendukung program ini. “Kalau tidak ada campur tangan dari daerah, petani akan terus bergantung sama tengkulak. Kita nggak mau itu terjadi lagi,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
