Tahun 2021, 267 Bencana Alam Menimpa Kabupaten Malang

Tahun 2021, 267 Bencana Alam Menimpa Kabupaten Malang

  • Bagikan
Bupati Malang, Sanusi, saat meninjau lokasi tanah longsor di Kecamatan Kepanjen, 18 November 2021 lalu
Bupati Malang, Sanusi, saat meninjau lokasi tanah longsor di Kecamatan Kepanjen, 18 November 2021 lalu. (Foto: Dokumen)

MALANG, Tugujatim.id – Sepanjang tahun 2021, Kabupaten Malang ditimpa bencana alam sebanyak 267 kali. Angka ini mengalami peningkatan 44 persen jika dibandingkan dengan data tahun 2020 yaitu 151 bencana.

Dari sekian data tahun 2021 ini, jenis bencana alam yang menimpa Kabupaten Malang beragam, di antaranya, angin kencang, banjir, gempa bumi, pohon tumbang, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi.

Adapun faktor meningkatnya bencana alam di Kabupaten Malang disebabkan oleh cuaca buruk dan topografi. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melaporkan bencana alam yang terjadi di lingkungannya juga semakin meningkat.

“Kejadian bencana memang tahun ini lebih meningkat. Kemudian masyarakat juga sekarang sudah tahu harus lapor ke mana, sehingga laporan yang masuk pun semakin banyak,” ungkap Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Sadono Irawan Ssos MM, saat dihubungi, Jumat (31/12/2021).

Di 2021, tanah longsor mendominasi data bencana yang terjadi di Kabupaten Malang, yakni sebanyak 117 kejadian. Sementara bencana alam terbanyak kedua adalah angin kencang, yaitu 59 kejadian.

Berdasarkan waktunya, bencana paling banyak terjadi di bulan Januari 2021, yaitu sebanyak 50 kejadian. Untuk ke depannya, BPBD akan melakukan upaya-upaya pencegahan di Kabupaten Malang.

“Namun yang bisa kami lakukan hanya sebatas mitigasi non-struktural,” ujar Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, Ir Boedi Tjahjono.

Untuk mitigasi struktural, khususnya tanah longsor, hanya bisa dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang atas wilayah tersebut.

“Misalnya untuk tanah longsor, ada Dinas Pertanian, Bina Marga, atau Perhutanan yang berwenang,” imbuh Boedi.

Oleh karena itu, BPBD dan OPD terkait harus memiliki kesepakatan dalam melakukan pencegahan dan mitigasi bencana, baik tanah longsor maupun bencana alam lainnya.

“Harus ada kesepakatan dengan OPD. Ini termasuk juga kesepakatan dengan TNI dan Polri,” pungkasnya.

  • Bagikan