MALANG, Tugujatim.id – Masalah balita stunting di Kota Malang, Jawa Timur, menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Agar Kota Malang zero stunting, DPRD Kota Malang memberikan tambahan anggaran di 2024 untuk mengatasi permasalahan ini.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan bahwa percepatan mengatasi stunting perlu dilakukan. Karena balita yang mengalami stunting ini mencapai 8,9 persen atau sekitar 34.382 anak.
“Anggaran untuk mengatasi masalah ini meningkat dari tahun sebelumnya, sekitar Rp80 miliar hingga Rp90 miliar,” kata Amithya, pada Senin (04/12/2023).
Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah stunting, dibutuhkan sinergi bersama dengan perangkat daerah Pemerintah Kota Malang, melakukan perencanaan dan pelaksanaan program secara terintegrasi. Target besarnya yakni Malang Zero Stunting.
“Dinas kesehatan sebagai kuratifnya, Dinas Sosial itu preventif, melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Juga Dinas Pendidikan, Dispangtan, dan Diskominfo,” bebernya.
Lebih lanjut, Amithya mengatakan bahwa penanganan stunting tidak bisa dibebankan hanya dari Dinas Kesehatan semata, perlu campur tangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bisa dituntaskan bersama-sama.
“Ada kelurahan yang memiliki raport merah dalam penanganan stunting, pastinya jadi konsen kita, agar bagaimana kelurahan tersebut tidak merah lagi. Yang sudah tuntas terus dipantau, jangan sampai menjadi bibit sehingga muncul problem baru,” ucap Amithya.
Sebagai bentuk support mengatasi permasalahan stunting di Kota Malang, dukungan DPRD diwujudkan melalui pemberian tambahan insentif bagi kader posyandu dari semula Rp110.000 per kader kini menjadi Rp 200.000 per kader.
“Ada kenaikan insentif. Perlu sosialisasi, sebab kader ada yang belum mengetahui apa yang kita perjuangkan pada perubahan anggaran keuangan. Pembayaran insentif pada akhir tahun, diterimakan tiga bulan,” pungkasnya.(ads)
Reporter: Yona Arianto
Editor: Lizya Kristanti
