SURABAYA, Tugujatim.id – Perayaan Hari Otonomi Daerah XXVIII 2024 di Balai Kota Surabaya disambut meriah dengan penampilan tarian tradisional dari 38 Provinsi di Indonesia. Acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini berlangsung pada Kamis (25/4/2024).
Dihadiri oleh ratusan kepala daerah baik bupati, wali kota hingga gubernur seluruh Indonesia. Perhelatan setahun sekali ini dalam rangka memberikan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
Apresiasi bergengsi tersebut diberikan kepada 14 bupati/wali kota/gubernur yang dinilai berprestasi berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021.
Di bawah rintik-rintik hujan yang sedari pagi tak berhenti, ratusan kepala daerah tersebut dibuat terpukau oleh tarian tradisional dari 38 provinsi di Indonesia yang ditampilkan saat upacara.
Dibuka oleh Tari Gandrung, tarian khas dari Kabupaten Banyuwangi ini juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jawa Timur.
Formasi demi formasi berubah, diikuti hentakan kaki dan gerakan tangan yang sesuai dengan irama lagu. Tari Piring, Tari Jaipong, Tari Kipasakarena, Tari Reog Ponorogo, Tari Seka, Tari Kecak, dan masih banyak lagi.
Lantas ditutup dengan performa yang cantik, lagu khas Arek Suroboyo “Surabaya Oh Surabaya” terdengar meriah saat diberikan gerakan oleh semua penari.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky bertugas sebagai komandan upacara.
Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah 2024 ini mengambil tema “Ekonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Kemanusiaan”
“Tema yang dipilih ini merupakan tekad kita untuk memperkokoh komitmen dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah, termasuk pemerintah daerah,” kata Tito dalam amanatnya.
Lebih lanjut, Tito mengatakan jika otonomi daerah memiliki dua tujuan yakni kesejahteraan dan demokrasi.
“Kesejahteraan diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada publik secara efektif, efisien melalui berbagai terobosan kebijakan pemerintah yang menekankan local wisdom,” tuturnya.
Tito juga menekankan kepada kepala daerah untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam di setiap lingkungannya tapi juga tetap mempertimbangkan ekonomi hijau.
Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik, dia menegaskan agar otonomi daerah dapat melibatkan masyarakat dan institusi dalam penyusunan APBD serta saat mengembangkan daerah masing-masing.
Reporter: Izzatun Najibah
Editor: Darmadi Sasongko
