Triwulan Pertama, Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Capai Rp579,7 Miliar

SURABAYA, Tugujatim.id – Meski pandemi masih melanda, tapi ternyata Kota Surabaya dapat merealisasikan penerimaan pajak daerah hingga pertengahan Maret 2022 atau di triwulan pertama ini hingga mencapai Rp579.732.635.010. Pencapaian tersebut sekitar 12,16 persen dari target tahun ini sebesar Rp 4.768.251.212.071.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi memastikan, capaian pajak daerah hingga pertengahan triwulan pertama ini sudah sesuai target. Sebab, hingga akhir Maret 2022, capaian pajak daerah ditargetkan mencapai 14-15 persen.

“Sekarang kan posisinya sudah 12,16 persen. Insyaa Allah sampai akhir Maret bisa tercapai itu (14-15 persen),” kata Musdiq di kantornya pada Jumat (18/03/2022).

Menurut dia, target capaian pajak daerah 2022 ini sebesar Rp 4,7 triliun. Nilai ini naik sekitar Rp 900 miliar dibandingkan 2021 lalu. Dia mengaku optimistis bisa mencapai target itu karena saat ini kondisi pandemi di Kota Surabaya sudah mulai membaik.

“Memang ada tren kenaikan dibanding sebelumnya ketika pandemi masih tinggi-tingginya,” kata dia.

Di Surabaya, ada sembilan objek pajak yang terus dimaksimalkan untuk memperoleh pendapatan, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Dari sembilan objek pajak itu, yang terlihat menunjukkan tren kenaikan adalah restoran, hotel, dan reklame,” ujarnya.

Sedangkan yang masih agak melambat adalah pajak hiburan karena memang hiburan itu belum beroperasi 100 persen. Dia mencontohkan, kondisi bioskop yang kapasitasnya masih dibatasi 50 persen, termasuk pula hiburan mainan anak-anak dan fitness serta gym yang sampai saat ini belum pulih.

“Tempat wisata seperti KBS mulai naik, tapi bergerak pelan. Dan KBS ini menjadi salah satu penghasil yang besar dari pajak hiburan,” katanya.

Musdiq juga memastikan target objek pajak yang paling besar adalah PBB dan BPHTB. Tahun ini target pendapatan dari PBB sebesar Rp1,4 triliun dan BPHTB sebesar Rp1,3 triliun.

“Jadi, 50 persen penghasilan kami memang berasal dari PBB dan BPHTB. Kondisinya saat ini belum pulih karena sektor properti juga belum full pulih, tapi kami optimistis akan semakin membaik,” tegasnya.

Karena itu, Musdiq memastikan sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mencapai semua target tersebut. Pertama, terus menumbuhkan kesadaran wajib pajak sehingga dia mengaku sudah berkomunikasi dengan masyarakat dan asosiasi supaya membantu menyadarkan wajib pajak.

“Apapun yang kita lakukan kalau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum bagus, ya tidak akan berhasil,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan layanan via online. Dia mencontohkan, pajak parkir yang terus mengembangkan layanan online atau aplikasi demi mempermudah wajib pajak. Termasuk pula layanan pengurangan pajak PBB bagi pensiunan sehingga secara otomatis ada pemotongan ketika pensiunan ini mengajukan.

“Ketiga, kami juga terus berkomunikasi aktif dengan asosiasi, seperti BPHTB. Kami berkomunikasi dengan notaris dan PPAT. Bahkan, kami juga berkomunikasi dengan PHRI dan asosiasi lainnya. Dengan begitu, harapannya asosiasi ini bisa membantu sosialisasi sehingga berbagai kemudahan yang sudah dibangun dapat disebarluaskan,” katanya.

Musdiq pun terus memperkuat jajaran internalnya. Dia mengakui dengan adanya SOTK baru yang diterapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, akhirnya komposisi pegawainya juga berubah. Saat ini sebanyak 65 persen pegawainya berada di kantor cabang atau UPTD dan 35 persen lainnya bertugas di kantor pusat atau di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

“Ini strategi internal kami sehingga petugas yang berada di lapangan bisa lebih banyak dan lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.