MALANG, Tugujatim.id – Rencana pelaksanaan vaksinasi sebagai langkah penanganan wabah COVID-19 sudah dimulai. Tentu, hal ini menjadi angin segar di tengah kurva persebaran virus yang tak kunjung melandai. Dengan begitu, tujuan mencapai kekebalan massal (herd immunity) bisa segera terealisasi.
Sebagaimana diungkapkan Tim Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Basra Amru dalam webinar nasional bertajuk “Kesehatan dan Ekonomi Nasional Pasca Vaksinasi”, Sabtu (23/12021).
Webinar ini diadakan Tugu Media Group, perusahaan media yang membawahi tugumalang.id (partner resmi kumparan.com) dan tugujatim.id bekerjasama dengan Climate Change Frontier (CCF), organisasi yang konsen mengawal isu-isu lingkungan dan kemanusiaan.
Also Read
”Kita optimis itu (herd immunity) tercapai, dengan memanfaatkan apapun yang ada. Semoga bisa segera terbentuk dan membantu kita segera keluar dari kungkungan wabah ini,” ungkap dia optimis.
Namun ia menegaskan, vaksinasi bukanlah obat. Itu hanya satu cara untuk membentuk ketahanan tubuh terhadap virus, secara massal. Jadi, tubuh akan dikenalkan dengan virus yang sedang bermutasi dalam dirinya.
Nah, untuk mencapainya, kata dia, ada 2 cara. Yakni dengan terinfeksi secara alamiah dan atau dengan divaksin. Kekebalan massal, sesuai ketentuannya minimal mencapai 70 persen dari populasi. Lalu, apakah jika setelah divaksin membuat seseorang bebas dari ancaman COVID-19.
”Tidak begitu, dengan vaksin itu semaksimal mungkin menjaga agar tidak tertular dan seminimal mungkin terhindar dari gejala berat hingga resiko kematian. Apakah penting? Secara umum penting,” paparnya.
Lebih lanjut, dalam hal ini memang vaksinasi masih belum bisa disuntikkam secara serentak karena memang dosisnya terbatas. Maka dari itu, untuk tahapan pertama vaksinasi diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes). Hingga nanti bertahap kepada petugas pelayanan publik, TNI/Polri, masyarakat rentan dan masyarakat umum.
”Target sesuai road-map dari WHO bisa selesai pada Februari 2022 mendatang. Dan itu, gratis,” tambah dia. ”Memang tidak 100 persen menyelesaikan. Apa yang dapat membantu untuk ‘menambal semua kebocoran’ ini ya dengan disiplin prokes yakni 3 M dan 3 T,” tandasnya.
Sebagai informasi, acara ini juga didukung Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Synchronize Management, Wira-Wiri Entertaimment, dan Manusia Peduli Lingkungan (MPL) 8320.
Selain itu, dalam webinar ini juga menghadirkan pembicara lain yakni dr Tirta Mandira Hudhi (dokter dan influencer), Wali Kota Malang Sutiaji, dan Basra Amru (Tim Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). (azm/gg)