JEMBER, Tugujatim.id – Warga Desa Patemon Jember geram. Gelombang kemarahan menyelimuti menyusul rencana penggantian Penjabat (Pj) Kepala Desa yang dinilai tidak berdasar.
Masyarakat menilai keputusan mencabut Siti Muslihatin dari jabatannya semata-mata akibat adanya pergeseran pejabat camat, bukan karena penilaian terhadap kinerjanya.
Protes dilayangkan warga Desa Patemon, Kecamatan Pakusari dengan aksi demo di kantor balai desa. Tampak deretan poster dan spanduk protes bertebaran di sudut kantor.
Berbagai tulisan penuh emosi seperti “Jangan Jadikan Patemon Kelinci Percobaan Penguasa!!! Kami Punya Kedaulatan” serta “Rakyat Patemon Bersatu Tak Bisa Dikalahkan” menghiasi area kantor sebagai bentuk resistensi kolektif terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan aspirasi rakyat.
Rahmat Gunawan, selaku koordinator lapangan demonstrasi, mengungkapkan bahwa penolakan ini lahir dari kegelisahan mendalam terhadap praktik yang terus berulang.
Menurutnya, setiap pergantian pimpinan kecamatan selalu diikuti dengan perombakan pejabat di level desa tanpa memperhitungkan dampak sosialnya.
“Penolakan kami bukan tanpa dasar. Masyarakat sudah merasakan ketenangan di bawah kepemimpinan PJ yang saat ini menjabat. Konflik usai pemilihan kepala desa telah mereda berkat beliau. Ironisnya, setiap kali ada pergantian Camat, posisi PJ selalu jadi korban,” ungkap Rahmat, Senin (9/2/2026).
Masyarakat sebelumnya telah berusaha menyuarakan keberatan mereka lewat forum Musyawarah Desa, namun hasilnya nihil. Pihak kecamatan justru memberikan respons yang dianggap meremehkan.
“Mereka bilang akan mencoba PJ pengganti selama tiga bulan. Kami tegas menolak! Desa bukan laboratorium untuk coba-coba. Pergantian pejabat harus berbasis evaluasi yang transparan, bukan asal tukar,” lanjut Rahmat dengan penuh penekanan.
Ia menegaskan bahwa perlawanan warga tidak akan berhenti di sini. Menurutnya, aksi ini merupakan tahap awal.
“Rabu mendatang kami akan turun ke kantor kecamatan. Kalau masih dipaksakan juga, kami tidak segan membawa ribuan massa ke Pemkab Jember,” ancamnya tegas.
Sementara itu, Sekretaris Desa Patemon, Djoni Chiriyanto, turut mengonfirmasi keresahan tersebut. Ia mencatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, transisi kepemimpinan desa terus terganggu oleh dinamika jabatan di level kecamatan.
“Di 2024 Camat berganti, PJ pun turut diganti. Kini Camat kembali berganti, dan PJ mau diganti lagi. Padahal selama ini tata kelola pemerintahan desa sangat stabil dan banyak mencatatkan prestasi,” kata Djoni.
Ia menekankan bahwa pergantian pejabat semestinya merujuk pada evaluasi kinerja yang terukur dan adil, bukan sekadar mengikuti ritme pergantian struktural di atasnya.
Kekhawatirannya, pola ini justru akan memicu stagnasi program pembangunan dan penyerapan dana desa.
“Setiap kali PJ baru dilantik, butuh masa penyesuaian yang tidak singkat. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan anggaran. Kalau terus-menerus seperti ini, yang menderita ya rakyat desa sendiri,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
