KOTA BARU, Tugujatim.id – 4.000 KK di Kota Batu darurat air bersih buntut kerusakan jaringan Air Sumber Darmi.
Wali Kota Batu, Nurochman menginstruksikan percepatan upaya pemulihan jaringan air bersih yang membawa dampak pada sekitar 4.000 KK di kawasan hulu Coban Rais, Kota Batu. Percepatan dilakukan dengan revitalisasi di Titik Nol Sumber Darmi.
Diketahui, kawasan tersebut merupakan lokasi krusial yang menjadi salah satu sumber distribusi air Perumdam Among Tirto.
Banjir yang terjadi pada beberapa waktu sebelumnya merusak jaringan pipa sepanjang kurang lebih 300 meter yang berdampak pada sekitar 4.000 KK.
“Pemulihan jaringan air bersih ini harus benar-benar jadi prioritas karena fungsinya vital bagi masyarakat,” tegas Cak Nur sapaan akrabnya, Minggu (30/11/2025).
Cak Nur menjelaskan jika kerusakan pipa di jalur hulu bukan sekadar rusak ringan, melainkan rusak berat akibat material lumpur. Selain memberi instruksi pemulihan, Cak Nur juga menyampaikan apresiasi atas respon cepat Perumdam Among Tirto pasca bencana.
Cak Nur sendiri ikut terjun bersama relawan dan petugas teknis melakukan aksi bersih-bersih di lokasi sekaligus meninjau jalur pipa yang akan dinormalisasi.
Saat ini, proses utama di lapangan masih difokuskan pada membuka kembali jalur pipa dari material banjir, agar aliran air bisa segera mengalir menuju instalasi distribusi.
Terkait pendanaan, Pemkot Batu tengah mengkaji kemungkinan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun Cak Nur menegaskan mekanisme BTT tidak bisa sembarangan digunakan sehingga ia perlu mengecek langsung ke lokasi.
“Saya pastikan semua harus sesuai aturan. Yang penting, pemulihan berjalan cepat tapi aman secara hukum,” tambahnya.
Sementara, Direktur Perumdam Among Tirto Kota Batu Achmad Yusuf menambahkan, bahwa pihaknya memiliki dana internal yang bersumber dari kontribusi PAD dan dapat dialokasikan untuk percepatan pemulihan.
“Ada dana yang sudah kami siapkan. Namun mekanisme pemanfaatannya diatur regulasi, termasuk perlunya SK bencana dan persetujuan dari KPM,” jelasnya.
Yusuf menilai, penggunaan dana internal Perumdam relatif lebih cepat dibanding mekanisme perubahan anggaran pemerintah karena birokrasi lebih ramping. Meski begitu, pihaknya tetap menempatkan kepatuhan regulasi sebagai prioritas.
“Kami ingin percepatan terjadi, tapi harus tetap aman. Semua tahapan akan kami lalui sesuai ketentuan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : M Ulul Azmy
Editor: Darmadi Sasongko
