JOMBANG, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tetap gaspol meluncurkan 170 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Sabtu (16/05/2026). Peluncuran KDKMP Jombang ini dilakukan di tengah polemik perekrutan karyawan.
Kegiatan peluncuran KDKMP Jombang ini merupakan bagian dari peresmian serentak 1.061 KDKMP yang dilakukan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dari Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang diikuti secara virtual oleh Bupati Jombang Warsubi.
“Total sudah dibangun 211 KDKMP di Jombang dan yang diluncurkan hari ini sebanyak 170 KDKMP, sedangkan yang belum dibangun sebanyak 95 unit di 4 kelurahan dan 91 desa,” kata Warsubi.
Baca Juga: Kontroversi Rekrutmen KDMP Jombang, Nama Karyawan Bocor sebelum Lowongan Dibuka
Dia pun mengajak masyarakat untuk berbelanja di KDKMP karena sudah tersedia berbagai kebutuhan pokok, termasuk beras, minyak goreng, gas LPG, hingga pupuk subsidi.
“Yang jelas semua ada, sembako hingga telur asin, termasuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat,” sambung Warsubi.
Dirinya pun menegaskan bahwa pengelolaan keuangan KDKMP Jombang berada di bawah pengawasan Danantara. Keuntungan koperasi nantinya akan dibagikan kepada desa dan anggota koperasi melalui mekanisme rapat anggota tahunan (RAT).
“Keuntungan koperasi nantinya dibagi dengan desa, untuk dibagikan lagi kepada masing-masing anggota koperasi di rapat akhir tahun,” paparnya.
Sementara itu, mengenai polemik dugaan rekrutmen pegawai atau karyawan KDKMP tanpa melibatkan pihak desa, Pemkab Jombang terkesan lepas tangan.
“Pemerintah daerah tidak memiliki hak intervensi karena seluruh proses rekrutmen berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat,” papar Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Jombang Syaiful Anwar.
Senada, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang Hari Purnomo juga mengatakan bahwa hingga detik ini, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk rekrutmen karyawan KDKMP.
Polemik Rekrutmen Karyawan KDKMP Belum Berakhir
Sementara itu, Forum Komunikasi KDKMP Jombang sudah mengambil tindakan tegas mengkritik tindakan PT Agrinas Pangan Nusantara yang diduga merekrut karyawan tanpa melibatkan pihak desa.
“Kami sebenarnya tetap mendukung penuh program ini, tetapi kemunculan daftar nama pegawai tersebut telah menimbulkan keresahan,” tandas Ketua Forum Komunikasi KDKMP Jombang Ali Arifin.
Pihaknya pun mengajak semua pihak yang berwenang untuk segera duduk bersama mencari jalan tengah menyelesaikan polemik ini.
Baca Juga: PGRI Jatim Ancam Demo Bareng Wali Murid, Tolak SDN Tegalrejo 01 Blitar Digusur demi Proyek KDMP
“Launching ini cuma simbolis dan kami mengajak semua pihak, termasuk Agrinas, dinas terkait, dan pemerintah desa untuk mencarikan solusi terkait masalah ini,” sambung dia.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah desa dihebohkan dengan beredarnya daftar nama-nama karyawan KDKMP Jombang karena mereka mengaku tidak ikut dilibatkan dalam proses rekrutmen.
“Kami bingung, ini siapa yang menyetorkan nama, sedangkan pemerintah desa beserta pengurus koperasi belum setor nama,” ujar Kepala Desa (Kades) Tebel Kecamatan Bareng Khoiman pada Rabu lalu (13/05/2026).
Isu ini pun mendapatkan sorotan dari Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) yang menuntut ada evaluasi total mengenai operasional KDKMP karena mengarah pada tata kelola koperasi yang dinilai tidak berjalan sesuai prinsip dasar koperasi.
“Kalau memang ada pihak-pihak tertentu yang melobi dan menunjuk orang-orang dari partai atau pejabat tertentu, mereka juga harus bertanggung jawab penuh,” tegas Ketua FRMJ Joko Fatah Rochim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : Anang Panca Kurniawan
Editor: Dwi Lindawati
