JEMBER, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten Jember menemukan ribuan data bantuan sosial bermasalah setelah lebih dari 20 ribu aparatur sipil negara (ASN) diterjunkan langsung memverifikasi dan memvalidasi warga miskin di lapangan.
Dari proses verifikasi ASN di Jember tersebut, ditemukan sebanyak 16.766 warga yang tercatat masih hidup dalam data penerima bantuan sosial, padahal telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat 10.703 kepala keluarga yang diketahui sudah pindah keluar Jember namun masih tercatat dalam basis data bantuan sosial.
Baca Juga: Langkah Gus Fawait Benahi Data Kemiskinan di Jember Disorot Nasional
Temuan itu terungkap dalam program verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan Pemkab Jember sebagai langkah mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.
Bupati Jember Gus Fawait mengatakan, pembenahan data menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah tidak meleset dari kondisi riil masyarakat.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari data yang valid inilah lahir langkah-langkah yang mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata,” ujarnya.
Pemkab Jember memfokuskan proses verifikasi pada kelompok Desil 1 atau masyarakat paling miskin. Total sasaran prioritas yang diverifikasi mencapai 97.060 kepala keluarga.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen dari target yang ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya, lebih dari 20 ribu ASN diterjunkan langsung ke lapangan selama satu bulan, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025. Para ASN di Jember mendatangi rumah warga satu per satu menggunakan metode ground check untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.
ASN di Jember Dibekali Ilmu sebelum Verifikasi
Sebelum diterjunkan, ASN terlebih dahulu mendapat pembekalan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verifikasi berjalan sesuai standar nasional.
Pemeriksaan dilakukan terhadap 39 indikator kemiskinan yang mencakup kondisi tempat tinggal, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.
Selain pengecekan langsung, proses verifikasi juga didukung teknologi digital berbasis web dan telepon pintar sehingga hasil pendataan dapat diunggah secara real time.
Gus Fawait menegaskan, pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address (BNBA) menjadi fokus Pemkab Jember agar seluruh bantuan dari APBN, APBD, maupun CSR perusahaan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Baca Juga: Tekan Kemiskinan, Gus Fawait Raih Penghargaan Penguat Demokrasi
“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Karena bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima oleh warga yang memang layak dan sesuai kondisi lapangan,” katanya.
Langkah Pemkab Jember tersebut juga mendapat perhatian nasional. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyebut pendekatan yang dilakukan Jember layak menjadi praktik baik nasional dalam penguatan data kemiskinan dan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu jiwa berhasil keluar dari kategori penduduk miskin. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : Feni Yusnia
Editor: Dwi Lindawati
