JEMBER, Tugujatim.id – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam membenahi data kemiskinan mendapat perhatian nasional. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memuji upaya pemkab yang melakukan pembaruan data kemiskinan di Jember secara masif dan terintegrasi untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Gedung TB Taskin, Jakarta, Kamis (21/05/2026).
Forum nasional itu dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan 14 pemerintah daerah di Indonesia.
Di hadapan peserta forum, Iwan menyebut langkah Pemkab Jember layak menjadi praktik baik nasional, terutama dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan peningkatan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujarnya.
Baca Juga: TPA Pakusari Tinggalkan Open Dumping, Pemkab Jember Mulai Transisi ke Controlled Landfill
Menurut Iwan, persoalan utama pengentasan kemiskinan di Jember selama ini bukan hanya tingginya angka, melainkan juga persoalan validitas data dan tumpang tindih bantuan sosial. Karena itu, pembaruan data yang dilakukan Pemkab Jember dinilai relevan dengan arah kebijakan nasional.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah yang efektif,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Gus Fawait menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dibangun di atas data yang akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menurut dia, Pemkab Jember saat ini tengah mengembangkan pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address (BNBA) agar bantuan dari APBN, APBD, maupun CSR perusahaan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Baca Juga: Jember Wajib Kelola Sampah Mandiri, Gus Fawait Larang Plastik Sekali Pakai di Pertemuan
“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Karena bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima oleh warga yang memang layak dan sesuai kondisi lapangan,” ujar Gus Fawait.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu jiwa berhasil keluar dari kategori penduduk miskin.
Meski demikian, jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi terbesar kedua di Jawa Timur dengan total mencapai 216,76 ribu jiwa. Karena itu, Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada kelompok Desil 1 atau masyarakat paling miskin melalui proses verifikasi dan validasi DTSEN.
Total Sasaran Prioritas dengan Metode Ground Check
Sebelum turun ke lapangan, para ASN mendapat pembekalan bersama BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verifikasi berjalan sesuai standar nasional.
Verifikasi dilakukan selama sebulan mulai 17 April-17 Mei 2025. ASN mendatangi rumah warga satu per satu untuk memeriksa 39 indikator kemiskinan, mulai dari kondisi tempat tinggal, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.
Selain itu, proses verifikasi juga didukung teknologi digital berbasis web dan telepon pintar sehingga hasil pengecekan dapat diunggah secara real time.
“Hasil verifikasi ini menjadi dasar penting agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar keadilan sosial bisa dirasakan secara nyata,” pungkas Gus Fawait. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : Feni Yusnia
Editor: Dwi Lindawati
