JEMBER, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten Jember memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan supervisi langsung terhadap 209 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 31 kecamatan. Langkah pemkab ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mengantisipasi potensi masalah, termasuk risiko keracunan makanan.
Melalui kegiatan Supervisi Pemetaan Potensi Masalah SPPG yang digelar secara serentak, Pemkab Jember ingin memperoleh gambaran nyata terkait kondisi pelaksanaan program MBG di lapangan. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan bupati Jember dan sekretaris daerah untuk memastikan program nasional itu berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Buntut Keracunan Massal dan Kebakaran, Dua Dapur MBG Jember Terancam Ditutup
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Indra Tri Purnomo mengatakan supervisi dilakukan untuk memotret kondisi eksisting setiap SPPG secara objektif. Menurut dia, fokus pengawasan saat ini tidak lagi sebatas kuantitas layanan, melainkan kualitas yang harus memenuhi parameter dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tujuannya adalah untuk memotret kondisi eksisting Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini secara objektif. Kami ingin memastikan kualitasnya benar-benar terjaga dengan baik, sehingga ke depannya dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya potensi masalah, seperti kasus keracunan makanan atau kendala operasional lainnya,” ujar Indra, Jumat (29/05/2026).
Dia menegaskan, keberhasilan menjaga kualitas program MBG Jember sangat bergantung pada profesionalisme kepala dapur dan tenaga ahli gizi yang direkrut langsung oleh BGN. Mereka diminta menjalankan tugas sesuai standard operating procedure (SOP) dan mengutamakan aspek kesehatan serta keamanan pangan.
Menurut Indra, kepala dapur tidak boleh mengabaikan standar yang telah ditetapkan hanya untuk memenuhi keinginan mitra kerja apabila bertentangan dengan ketentuan kesehatan. Kepatuhan terhadap SOP menjadi faktor penting agar kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap terjamin.
Baca Juga: 3.000 Penerima MBG Terdampak, 2 SPPG di Kota Blitar Berstatus Aktif Stop Beroperasi
Berbeda dengan evaluasi yang biasanya dilakukan menggunakan metode sampel, supervisi kali ini dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi setiap lokasi SPPG. Metode door-to-door dipilih agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi secara langsung berbagai potensi persoalan yang mungkin muncul di lapangan.
“Tercatat ada sebanyak 209 SPPG yang tersebar di 31 kecamatan dan bakal dikunjungi dalam rangka Supervisi Pemetaan Potensi Masalah Makan Bergizi Gratis,” ucapnya.
Melalui supervisi menyeluruh tersebut, Pemkab Jember berharap potensi masalah dalam pelaksanaan program MBG Jember dapat terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, langkah perbaikan dan pencegahan dapat segera dilakukan sehingga kualitas layanan gizi bagi masyarakat tetap terjaga. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Feni Yusnia
Editor: Dwi Lindawati
