TUBAN, Tugujatim.id – Sebanyak 393 guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) wadul ke Ketua DPRD Tuban HM Miyadi pada Senin (04/03/2024). Dalam curhatannya di ruangan ketua DPRD Tuban, mereka telah mengikuti seleksi PPPK Tuban 2023 dengan status P atau lulus passing grade. Sayangnya, nasib mereka masih menggantung alias belum jelas hingga saat ini.
Koordinator Forum Guru Status P 2023 Mualifah berharap aspirasinya dapat terakomodasi pada pengangkatan PPPK Tuban 2024 yang lolos passing grade, baik yang serdik maupun nonserdik meski melalui 3 kali perekrutan.
“Kami percaya usaha kami tidak akan sia-sia dan pemkab akan menjembatani serta mendorong karena telah melaksanakan hak kami mengikuti tes dan lolos passing grade,” timpal perempuan asal Jatirogo itu.
Baca Juga: Jual Beras Murah, Bulog Jember Diserbu Pengunjung Expo Jember Obral Gede “JOGED” 2024
Perempuan yang juga ketua Himpaudi Jatirogo itu menegaskan, total dari 393 itu terdiri dari P3 sebanyak 13 orang dan P4 Serdik dan Nonserdik sebanyak 380 orang yang tergabung dalam forum ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban HM. Miyadi usai pertemuan mengatakan, ini merupakan yang ketiga kalinya dan DPRD menjembatani pertemuan ini dengan BKPSDM Tuban, Disdik Tuban, dan didampingi PGRI Tuban.
“Mereka berharap keinginan ini terakomodasi sesuai syarat dan ketentuan berlaku dengan regulasi yang ada,” ungkap Miyadi.
Dia mengatakan, Komisi IV DPRD Tuban sudah lama mendampingi permasalahan ini dan semoga dapat menjadi jalan terbuka bagi mereka agar perjuangannya yang belum jelas ini menjadi jelas dan dapat terakomodasi oleh Pemda Tuban.
“Harapan mereka, perjuangannya dari Jakarta ke sini adalah agar mereka dapat terakomodasi oleh Pemda Tuban menjadi guru dan diangkat menjadi PPPK,” serunya.
Diakuinya, BKPSDM telah menyelesaikan formasi P1 guru 2023, sedangkan peluang 2024 ini rencananya yang diajukan hanya dibuka 120 formasi. Dan itu belum memenuhi harapan bagi mereka status P 2023 karena jumlahnya tidak sepadan.
“Mereka ini jumlahnya 393 status P 2023. Ini masih menunggu regulasi dari Menpan RB pada akhir Maret atau April nanti,” imbuh ketua dewan.
Dia berharap, mudah-mudahan Kabupaten Tuban dapat membuka formasi yang lebih besar. Karena itu juga disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.
Baca Juga: Ledakan Bom di Mako Brimob Polda Jatim, 10 Polisi Luka-Luka Efek Pecahan Kaca
“Anggarannya hanya 30 persen, padahal Kabupaten Tuban sudah mencapai 37 persen untuk alokasi belanja pegawai,” timpalnya.
Di lain pihak, Ketua PGRI Tuban Witono juga ikut angkat bicara terkait permasalahan ini. Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Tuban ini mengatakan, guru swasta yang juga memiliki berkesempatan untuk mengikuti seleksi ASN PPPK dan lolos mendapat kesempatan yang sama.
“Tentu itu juga disesuaikan dengan kekuatan anggaran ketika nantinya diangkat,” ujarnya.
Witono menambahkan, apabila benar ada pengangkatan, dia berharap mereka yang telah lolos seleksi PPPK Tuban 2023 ini tidak hanya ditempatkan di sekolah negeri. Namun dapat dikembalikan di tempat asal mereka mengajar.
“Mereka juga memiliki andil membesarkan sekolah tersebut dan sekolah swasta sangat membantu pemerintah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
