SURABAYA, Tugujatim.id – Ratusan buruh Jatim datangi kantor Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Rabu (07/12/2022). Tuntutan yang sama mereka gaungkan agar ada kenaikan UMK 2023 sebesar 17,5 persen maksimal dan minimum 13 persen.
Berdasarkan pantauan Tugujatim.id di lapangan, ratusan buruh tersebut tampak berdatangan sejak pukul 13.30 WIB. Mereka tampak membawa puluhan sepeda motor, tiga mobil komando, dan satu bus besar.
“Kenaikan UMK 2023 adalah prioritas, tapi gubernur malah tidak ada di kantor kawan-kawan. Ini membuktikan bahwa pimpinan provinsi semakin tidak peduli,” kata salah satu orator yang tidak mau disebutkan namanya saat menggelar aksi demo itu.
Para buruh tersebut berharap agar Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawansa mengabulkan kenaikan UMK 2023 sebanyak 17,5 persen. Sebab, kenaikan maksimal 11 persen dinilai masih cukup kecil.
“Kawan-kawan, 17,5 persen adalah harga mati untuk UMK 2023. Kami juga ingin menikmati kenaikan ekonomi Jatim, hapus kesenjangan upah di Jatim,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KSPI Provinsi Jatim Apin Sirait mengatakan, kedatangan buruh tersebut untuk mengawal kenaikan UMK 2023 yang batas akhirnya ditentukan pada 7 Desember 2022.
Untuk diketahui, lima kabupaten/kota telah memberikan rekomendasinya. Yakni Kota Kediri sebesar 5,80 persen; Kabupaten Bojonegoro 3,40 persen; Kabupaten Tulungagung 4,16 persen; Kabupaten Lumajang 4,83 persen; dan Kabupaten Sumenep 3,10.
Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Jatim Jazuli mengatakan, para buruh Jatim tetap menuntut kenaikan UMK sebesar 13 persen.
“Kenaikan UMK 2023 sebesar 13% merupakan tuntutan yang wajar untuk meningkatkan daya beli buruh pasca terdampak kenaikan harga BBM. Buruh menuntut Gubernur Khofifah menggunakan deskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 17,5 persen atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10%,” tambahnya.
Usai melakukan orasi, buruh yang berkumpul di depan Kantor Gubernur Jatim akhirnya ditemui oleh perwakilan Pemprov Jatim guna mediasi.
